Pendapatan Masih Jauh dari Target, Pemutihan Pajak Jadi Andalan

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara Imam Pratikno mengatakan pendapatan pajak daerah termasuk pos yang mengalami pukulan tajam karena berbagai kegiatan ekonomi melemah.

Sebelum pandemi, pendapatan pajak daerah Kaltara hingga September biasanya sudah mencapai 60%-70% dari target, tetapi kini realisasinya jauh di bawah. "Sekarang, di bulan ini baru mencapai 58,46%. Nah, ini kan cukup jauh selisihnya. Padahal sekarang ini sudah masuk triwulan III," katanya, Jumat (18/9/2020).

Pemprov Kaltara, sambungnya, akan mengandalkan pendapatan lima jenis pajak untuk mengejar target perolehan pajak daerah pada APBD tahun ini yang dipatok senilai Rp480,02 miliar.

Kelima jenis pajak yang akan diandalkan meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.

Menurut Imam, penyumbang pendapatan terbesar berasal dari PBBKB yang ditargetkan senilai Rp240 miliar. Sementara itu, BBNKB menyusul dengan target Rp103,5 miliar, PKB Rp95 miliar, pajak rokok Rp38,5 miliar, serta PAP Rp3 miliar.

Imam menyebut pemprov juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pendapatan pajak. Salah satu strateginya adalah mengadakan program pemutihan untuk mengerek penerimaan BBNKB dan PKB.

Gubernur Irianto Lambrie telah merilis dua peraturan gubernur (Pergub) untuk program pemutihan. Pertama, Pergub No. 44/2020 tentang pemberian pembebasan pokok BBNKB kedua dan seterusnya yang tidak terdaftar di Kaltara.

Kedua, Pergub No. 45/2020 tentang pemberian keringanan pokok PKB dan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor. Selain meningkatkan pendapatan, program pemutihan itu juga untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona.

"[Pandemi] ini berimbas kepada wajib pajak. Makanya, kami mengeluarkan dua Pergub tadi," ujarnya, seperti dilansir kaltara.prokal.co.

Dalam sepekan pemberlakuan program pemutihan pajak, Imam mengklaim mulai terlihat tren pertumbuhan pada penerimaan PKB dan BBNKB. Secara rata-rata, ada peningkatan penerimaan sekitar 3% jika dibandingkan dengan sebelum program itu berlaku. (kaw)