Pemerintah Putuskan Tarif PPN 7% Berlaku hingga 2023

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memutuskan untuk kembali mempertahankan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di level 7% hingga 2023. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat.

Juru bicara pemerintah Rachada Dhanadirek mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, keputusan mempertahankan tarif PPN 7% telah disepakati dalam sidang kabinet.

"Perpanjangan tarif PPN 7% kemungkinan tidak akan banyak mempengaruhi penerimaan negara selama tahun anggaran 2022 dan 2023," katanya, dikutip Jumat (27/8/2021).

Rachada mengatakan tarif PPN 7% berlaku untuk penjualan barang dan jasa di Thailand serta impor barang dan jasa ke negara tersebut.

Dia menjelaskan pemerintah Thailand rutin meninjau besaran tarif PPN setiap tahun. Tarif PPN yang berlaku saat ini juga berdasarkan keputusan sidang kabinet pada Agustus 2020 dan berlaku mulai 1 Oktober 2020 hingga 30 September 2021.

Sebagai informasi, tarif PPN standar Thailand adalah 10% dan berlaku sejak penerapannya pada 1992. Meski demikian, tarif tersebut diturunkan hingga 7% hingga saat ini, kecuali dalam laporan keuangan 'Tom Yum Kung' saat krisis 1997.

UU Disiplin Fiskal dan Keuangan Negara juga memerintahkan Kementerian Keuangan merilis penilaian risiko masa depan setiap tahun. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi perekonomian negara, mulai dari sisi makro, sistem keuangan, kebijakan pemerintah, hingga kinerja pemerintah yang dapat memengaruhi eksposur risiko fiskal.

Rachada menyebut perekonomian Thailand telah terdampak pandemi Covid-19 sejak kuartal III/2020. Akibat pandemi, konsumsi rumah tangga dan swasta melemah, sedangkan kegiatan pariwisata yang selama ini menjadi andalan ekonomi merosot.

Pandemi Covid-19 juga diperkirakan akan menyebabkan ekonomi Thailand meleset dari target pertumbuhan 1,5-2,5% pada tahun ini.

"Kabinet telah menginstruksikan otoritas pariwisata dan olahraga mempertimbangkan kembali pemberian dua skema stimulus di bidang pariwisata," ujarnya, dilansir bangkokpost.com. (sap)