Pemerintah Catat Penghindaran Pajak Tertinggi 2 Tahun Terakhir

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India mencatat penghindaran pajak sepanjang periode April-Desember 2018 ada sebanyak 48.555 crore rupe (sekitar Rp97,44 triliun). Praktik ini terjadi melalui goods and service tax (GST), cukai dan pajak atas layanan.

Menteri Keuangan Negara India Shiv Pratap Shukla menilai dana hasil penghindaran pajak sebanyak itu mencatatkan rekor tertinggi selama 2 tahun terakhir. Dana tersebut pun terkumpul dari 8.917 kasus penghindaran pajak.

“Dari kasus sebanyak itu pada periode April-Desember 2018, otoritas mencatat ada 3.626 kasus penghindaran GST dengan potensi kerugian negara mencapai 15.278 crore rupe (Rp30,65 triliun),” ungkapnya, seperti dilansir dari Live Mint, Kamis (10/1/2019).

Kendati demikian, Shukla menyebut sejauh ini pemerintah setidaknya sudah bisa memulihkan 9.959 crore rupe (Rp19,97 triliun) atas kasus penghindaran GST sepanjang periode April-Desember 2018.

Sementara itu, pada peride fiskal 2017-2018, pemerintah mencatat kasus penghindaran GST, cukai, dan pajak layanan lebih rendah, yakni mencapai 6.815 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 32.204 crore rupe (Rp64,55 triliun).

Kemudian, pada periode fiskal 2016-2017, kasus penghindaran pajak layanan dan cukai tercatat sangat tinggi yaitu mencapai 10.212 kasus. Meski jumlah kasus cukup tinggi, potensi kerugian negara hanya mencapai 23.618 rupe (Rp47,35 triliun).

Pada periode fiskal 2016-2017, pemerintah mampu memulihkan 6.107 crore rupe (Rp12,25 triliun) dan pada 2017-2018 dana sebanyak 4.579 crore rupe (Rp9.18 triliun). Secara akumulasi dari 2016 hingga Desember 2018, pemerintah berhasil memulihkan dana sebanyak 13.907 crore ripe (Rp27,90 triliun).

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan persentase kepatuhan wajib pajak di bawah GST. Program ekstensifikasi yang luas telah dilakukan di seluruh negeri untuk menciptakan kesadaran di antara para pedagang, badan industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga akhirnya, langkah-langkah penegakan hukum yang efektif sedang dilakukan untuk memeriksa kasus-kasus penggelapan pajak dan faktur palsu,” pungkas Shukla. (kaw)