PMK 123/2024

Pelaporan Pengaturan Bersama, Terbit PMK PSAP Berbasis Akrual No. 19

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 07 Januari 2025 | 09:00 WIB
Pelaporan Pengaturan Bersama, Terbit PMK PSAP Berbasis Akrual No. 19

Laman muka dokumen PMK 123/2024.

JAKARTA, DDTCNews -- Kementerian Keuangan merilis peraturan baru mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 19.

PSAP Berbasis Akrual No.19 tersebut ditujukan untuk mengatur pelaporan keuangan atas pengaturan bersama. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 123/2024, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Desember 2024.

“Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengaturan bersama ... dilaksanakan berdasarkan PSAP Berbasis Akrual No. 19 Pengaturan Bersama,” bunyi Pasal 2 PMK 123/2024, dikutip pada Selasa (7/1/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Kemenkeu Terbitkan Aturan PSAP untuk Transaksi Nonpertukaran

PSAP No. 19 tersebut merupakan satu kesatuan dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) 71/2010 yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Penjabaran lebih detail mengenai PSAP Berbasis Akrual No.19 tercantum dalam Lampiran PMK 123/2024.

Secara ringkas, PSAP No. 19 dirilis untuk mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama. Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan 2 pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.

Pengaturan bersama memiliki 2 karakteristik: (i) para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat; dan (ii) pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada 2 pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama. Pengaturan bersama tersebut dapat mengambil 2 bentuk.

Baca Juga:
FRSW Bakal Diterapkan secara Penuh pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Pertama, operasi bersama (joint operation). Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Kedua, ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

Nah, PSAP Berbasis Akrual No. 19 tersebut berlaku untuk pengaturan bersama yang salah satu pihaknya adalah entitas pemerintah. Entitas pemerintah dalam konteks ini berarti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD.

Namun, entitas pemerintah yang dimaksud tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Adapun PSAP Berbasis Akrual No. 19 tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 11 Januari 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

FRSW Bakal Diterapkan secara Penuh pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu dengan XBRL

BERITA PILIHAN
Rabu, 08 Januari 2025 | 19:30 WIB CORETAX SYSTEM

Tenang! DJP Jamin Tak Ada Sanksi Akibat Kendala Teknis pada Coretax

Rabu, 08 Januari 2025 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Daftar Kuesioner Audit Kepabeanan?

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:43 WIB PROFESI KEUANGAN

PPPK Ingatkan Kantor Akuntan Publik serta Cabang KAP soal LKA dan LAI

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 121/2024

Jumlah Satuan Pelayanan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Bertambah

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:23 WIB SE-8/PPPK/2024

Untuk Akuntan Publik, Ada Surat Edaran PPPK soal Laporan PPL 2024

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:00 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

Wah! Driver Ojol Dapat Apresiasi dari KPP karena Lapor SPT Lebih Awal

Rabu, 08 Januari 2025 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Beri Diskon Pajak Kendaraan dan BBNKB

Rabu, 08 Januari 2025 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Gara-Gara Tak Setor PPN Rp3,4 Miliar, Direktur PT Ditahan Kejaksaan