PENGHINDARAN PAJAK

Paradise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 November 2017 | 10:07 WIB
Paradise Papers Jadi Alarm Pemerintah Benahi Database Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Munculnya paradise papers belakangan ini mengindikasikan pentingnya pembenahan basis data wajib pajak sebagai salah satu langkah mencegah terulangnya praktik penghindaran pajak.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan tersebarnya nama-nama wajib pajak Indonesia dalam paradise papers menjadi alarm bagi pemerintah untuk membenahi data wajib pajak. Pembenahan itu pun harus dimulai dari data kependudukan, catatan sipil, hingga kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paradise papers baru muncul sepekan ini, saya lihat hal itu sebagai wake up call bagi pemerintah. Saya lihat persoalan data menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk bertanggung jawab soal itu, sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk memperkuat basis data dengan single identity,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Warung Daun Jakarta, Sabtu (11/11).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Pembenahan data juga bisa memberikan dampak positif bagi pemerintah untuk mengetahui wajib pajak yang patuh maupun mereka yang kerap pengemplang pajak.

Paradise papers merupakan dokumen yang dirilis Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigate Journalists/ICIJ) yang berisi 13,4 juta dokumen para elit global yang berinvestasi di luar negeri dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Dokumen itu berisi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah orang kaya di dunia, bahkan ada beberapa nama WNI di dalamnya. Beberapa nama WNI yaitu Prabowo Subianto yang tercatat sebagai Direktur Nusantara Energy Resources, terdaftar di Bermuda tahun 2001 dan ditutup pada tahun 2004.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Kemudian juga nama Tommy Soeharto yang tercatat sebagai Direktur dan Ketua Dewan Direksi Asia Market Investment, terdaftar di Bermuda 1997 dan ditutup pada tahun 2000. Lalu tercantum juga Mamiek Soeharto sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman serta pejabat Golden Spike South Sumatera, terdaftar di Bermuda 1990 dan saat ini sudah ditutup.



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?