Negara Ini Hadapi Ketidakpastian dalam Menerapkan Tarif Pajak Minimum

AMSTERDAM, DDTCNews – Pemerintah Belanda diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian, meski konsensus pajak perusahaan minimum global dapat dicapai pada tahun ini.

Pakar Ekonomi Perpajakan dari Erasmus School of Economics Peter Kavelaars menilai Pemerintah Belanda perlu melihat lebih dalam perihal dampak penerapan tarif minimum 15% bagi perusahaan multinasional.

Apalagi, lanjutnya, tarif PPh di Belanda lebih tinggi dari komitmen perjanjian internasional tersebut. Tarif minimum berlaku untuk perusahaan multinasional dengan omzet usaha lebih dari €750 juta per tahun. Selain itu, mekanisme dalam membayar pajak diatur berdasarkan lokasi nilai tambah diciptakan.

"Belanda sudah 25% dan jauh lebih tinggi dari yang tercantum dalam perjanjian. Memang benar ada perusahaan di Belanda yang membayar lebih sedikit, tetapi banyak dari mereka telah pergi karena aturan yang lebih ketat," katanya, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Kavelaars menjelaskan dengan adanya konsensus pajak internasional, proyeksi penerimaan maksimal mencapai angka €600 juta. Namun, biaya yang timbul dari perubahan lanskap perpajakan internasional juga tidak kalah tinggi yaitu hingga mencapai €700 juta.

Menurutnya, desain reformasi perpajakan internasional ditujukan pada korporasi digital besar seperti Google dan Facebook. Belanda bisa mendapatkan manfaat dengan pembayaran pajak atas bisnis yang dihasilkan dari konsumen domestik. Namun, estimasi nominal pembayaran masih belum jelas.

"Perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook menghasilkan omzet di Belanda tetapi membayar pajak di tempat lain. Belum jelas secara pasti berapa banyak yang akan dihasilkan. Jadi masih banyak ketidakpastian," tuturnya.

Kavelaars menambahkan perubahan lanskap perpajakan internasional pada saat ini membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk konsultan pajak. Asistensi konsultan akan bermanfaat bagi perusahaan melakukan navigasi pada era baru perpajakan internasional.

"Penasihat pajak harus membantu perusahaan menemukan jalan mereka dengan aturan baru. Selain itu, saya tidak mengharapkan perusahaan pergi dari Belanda," ujarnya seperti dilansir eur.nl. (rig)