INDIA

Menkeu Luncurkan Layanan Penilaian Pajak Tanpa Tatap Muka

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Oktober 2019 | 14:17 WIB
Menkeu Luncurkan Layanan Penilaian Pajak Tanpa Tatap Muka

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. (Foto: ndtv.com)

NEW DELHI, DDTCNews – Kementerian Keuangan India hari ini, Senin (7/10/2019) meresmikan layanan penilaian (assessment) tanpa tatap muka. Layanan yang disebut National e-Assessment Centre (NeAC) ini mewajibkan semua komunikasi dilakukan secara online.

Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengatakan NeAC diluncurkan agar penilaian pajak penghasilan bisa lancar dan cepat. Hal tersebut sesuai dengan visi Perdana menteri Narendra Modi tentang ‘Digital India’ dan promosi kemudahan berusaha.

"Tujuan dari layanan baru ini adalah untuk memberikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses penilaian. Tidak akan ada lagi tatap muka secara fisik antara wajib pajak dan petugas pajak,” ujarnya.

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Dia menambahkan dengan adanya sistem baru ini, wajib pajak akan menerima pemberitahuan terkait kewajiban pajaknya. Pemberitahuan itu dikeluarkan oleh e-assessment centre dan mengharuskan wajib pajak membalas hanya melalui mode digital.

Melalui mobile application, peringatan secara langsung (real time) akan dikirimkan terkait kemajuan sebuah kasus.

Dengan sistem yang baru baru, wajib pajak akan menerima pemberitahuan tentang email terdaftar mereka dan juga pada akun terdaftar di portal web www.incometaxindiaefiling.gov.in. Pemberitahuan dilakukan secara real time melalui SMS pada nomor ponsel terdaftar.

Baca Juga:
Apa Itu Penilaian Individual dalam Ketentuan PBB-P2?

Balasan pemberitahuan dapat dilakukan dengan mudah oleh WP di tempat tinggal atau kantor mereka sendiri. Balasan tersebut dapat dikirim melalui email ke NeAC. Ini merupakan inisiatif dari Central Board of Direct Taxes (CBDT) dalam bidang kemudahan bagi WP.

Seperti dilansir timesnownews.com, CBDT telah menjalankan e-assessment sebagai proyek percontohan di beberapa kota besar sebelum mengembangkannya di India. Inisiatif ini diluncurkan untuk mengurangi wajib pajak datang ke kantor CBDT. (MG-anp/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Jumat, 04 Oktober 2024 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Penilaian Individual dalam Ketentuan PBB-P2?

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN