AMERIKA SERIKAT

Menantu Trump Diduga Hindari Pajak Sejak 2009

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Oktober 2018 | 15:50 WIB
Menantu Trump Diduga Hindari Pajak Sejak 2009 Jared Kushner (kanan) (foto: axios)

JAKARTA, DDTCNews – Menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Jared Kushner dikabarkan tidak membayar pajak penghasilan (PPh) sejak 2009 hingga 2016. Internal Revenue Services menilai Kushner menggunakan skema pengurangan tagihan pajak.

Hal ini terungkap setelah wartawan The New York Times meninjau lebih dari 40 halaman dokumen yang merinci pendapatan, pengeluaran, dan kerugian bisnis keluarga Kushner selama tujuh tahun. Ada temuan penggunaan tunjangan pengurangan umum oleh firma real estate yang berbasis di New York tersebut.

Kebijakan yang dikenal sebagai depresiasi ini memungkinkan pengembang untuk secara signifikan menurunkan tagihan pajaknya. Penurunan tagihan pajak dilakukan dengan mengungkap adanya kerugian yang dialami perusahaan, sehingga kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan secara langsung terhapus.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kendati demikian, juru bicara dari pengacara Kushner, Abbe Lowell menyatakan Kushner yang juga sebagai Penasihat Senior Gedung Putih itu membayar seluruh pajak terutang dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Tidak ada dokumen yang membuktikan Kushner maupun perusahaannya melanggar aturan hukum yang berlaku,” katanya di Washington, seperti dikutip pada Senin (15/9/2018).

Melansir Business Insider, strategi Kushner diprediksi akan berdampak lebih berbahaya karena berpotensi menimbulkan restitusi pajak atas tahun pajak tahun-tahun sebelumnya. Selain itu ada potensi menghapus tagihan pajak untuk beberapa tahun mendatang.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Seperti halnya pada 2015, penghasilan Kushner tercatat sebesar US$1,7 juta dalam bentuk gaji dan hasil investasi di perusahaan kelaurganya. Namun, dia mengklaim ada kerugian US$8,3 juta pada perusahaan tersebut, sehingga nilai pajak terutang Kushner semakin berkurang.

Strategi tersebut membuat kekayaan Kushner meningkat hampir US$423 juta. Peningkatan harta Kushner pun tercatat meningkat dari US$0 pada 2009 menjadi US$46 juta pada 2016.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari