UNI EMIRAT ARAB

Masuk Blacklist Uni Eropa, Berikut Respons Negara Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Desember 2017 | 17:27 WIB
Masuk Blacklist Uni Eropa, Berikut Respons Negara Ini

Wakil Sekretaris Kementerian Keuangan UEA Younis Haji Al-Khouri

ABU DHABI, DDTCNews – Uni Emirat Arab (UEA) tidak menyangka akan masuk daftar hitam negara surga pajak versi Uni Eropa. Namun, sejumlah janji perbaikan sistem perpajakan tetap digaungkan negara kaya di Timur Tengah itu.

“Kami telah bekerja untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa dalam hal pertukaran informasi terkait pajak,” kata Wakil Sekretaris Kementerian Keuangan UEA Younis Haji Al-Khouri dilansir gulfnews.com, Senin (11/12).

Sebelumnya, pemerintah UEA mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekagetan dan kekecewaannya karena masuk daftar hitam negara surga pajak. Ke depannya, sejumlah perbaikan dijanjikan sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan keuangan dan pertaturan pajak internasional.

Baca Juga:
Didatangi Jokowi, Uni Emirat Arab Teken MoU Soal Financial Center IKN

“Kami berharap dapat melangkah ke tahap berikutnya dalam kerja sama dengan Uni Eropa mengenai isu penting terkait peraturan perpajakan,” tambah Younis.

Dia merinci bahwa saat ini negaranya tengah melakukan reformasi keuangan. Ditargetkan reformasi tersebut akan selesai pada bulan Oktober 2018.

Poin penting dalam reformasi keuangan itu adalah penerapan standar minimum dari kesepakatan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terkait praktik penghindaran pajak dan penggerusan basis pajak (BEPS). Perangkat hukum ini seperti target yang diungkapkan akan selesai tahun depan dan efektif diratifiksi pada bulan Maret 2019.

Baca Juga:
Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

Dengan selesainya ageda reformasi dalam negeri tersebut dia meyakini nama UEA dapat dihilangkan dari daftar hitam negara surga pajak. Ditambah lagi, selama ini pemerintahannya selalu terbuka dengan Uni Eropa dalam hal informasi keuangan.

“Sejak awal 2017, UEA telah bekerja secara transparan dengan mitra Uni Eropa untuk memastikan bahwa kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kami melakukan reformasi sejalan dengan nilai dan praktik terbaik internasional,” tutupnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:30 WIB UNI EMIRAT ARAB

Uni Emirat Arab Kecualikan Kripto dari Pengenaan PPN

Kamis, 18 Juli 2024 | 10:05 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Didatangi Jokowi, Uni Emirat Arab Teken MoU Soal Financial Center IKN

Kamis, 30 November 2023 | 10:30 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan dengan UEA

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN