Masa Jabatan Tinggal Setahun, Duterte Kebut Reformasi Pajak

MANILA, DDTCNews – Presiden Filipina Rodrigo Duterte berupaya menyelesaikan agenda reformasi pajak pada sisa masa jabatan yang tinggal setahun.

Juru bicara presiden Herminio Roque Jr mengatakan ada dua rancangan undang-undang (RUU) yang perlu disahkan untuk mewujudkan reformasi pajak. Dia optimistis Kongres akan mendukung dan mengesahkan kedua RUU tersebut sebelum pemerintahan Duterte berakhir.

"Menurut saya, Kongres ... sepakat dengan rencana penerbitan RUU sebagai hal yang mendesak bagi pemerintah dan kenyataannya kami juga mendapat dukungan di kedua majelis Kongres untuk inisiatif ini," katanya, Kamis (8/7/2021).

Roque mengatakan kedua RUU tersebut yakni RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil serta RUU Perpajakan Pendapatan Pasif dan Perantara Keuangan. Kedua RUU itu menjadi paket ketiga dan keempat dari program reformasi pajak.

Dia menyebut pembahasan kedua RUU tersebut masih tertunda di tingkat Senat. Namun, dia menilai masih ada waktu untuk menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan kedua RUU tersebut.

Jika disahkan, menurut Roque, RUU Reformasi Penilaian dan Valuasi Properti Riil akan membentuk dasar penilaian tunggal pada perpajakan melalui penerapan nilai pasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menggunakan nilai yang diperbarui sebagai tolok ukur untuk tujuan lain, seperti hak-hak akuisisi, kredit, sewa, dan lain sebagainya.

"Langkah tersebut akan memperluas basis pajak properti pada pemerintah daerah tanpa meningkatkan tarif pajak yang ada atau menambah pengenaan pajak baru," ujarnya, seperti dilansir bworldonline.com.

DPR telah menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan ketiga pada November 2019. Sementara kesepakatan Senat masih menunggu pembahasan di tingkat komite.

Pada RUU pendapatan pasif, pemerintah mengharapkan terjadi penyederhanaan struktur pajak untuk instrumen keuangan. DPR juga telah menyetujui RUU itu pada September 2019 sehingga tinggal menunggu tingkat komite di Senat.

Paket pertama reformasi pajak yakni UU No. 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi dan telah disahkan kongres pada 2016 dan ditandatangani Duterte pada 2017. Setelah itu, ada UU No. 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Pada Agustus 2018, Menteri Keuangan Carlos G. Dominguez III menyatakan pemerintah akan berupaya menyelesaikan agenda reformasi pajak Duterte. Meski demikian, dia menilai reformasi pajak tidak pernah menjadi cara terbaik untuk dipilih kembali dalam pemilu. Adapun pemilu Filipina akan diadakan pada 9 Mei 2022. (kaw)