PERPAJAKAN GLOBAL

Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Juli 2019 | 13:00 WIB
Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Tampilan awal Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019.

JAKARTA, DDTCNews – Rapat Komite Ahli PBB ke-18 di New York berhasil memfinalisasi pedoman negosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antarnegara yang dirilis pada akhir Juni 2019 lalu.

Pedoman yang berjudul ‘Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties Between Developed and Developing Countries 2019’ ini menyesuaikan perubahan yang terdapat pada U.N. Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries (UN Model) 2017, yang juga mencakup revisi yang dikembangkan untuk proyek BEPS OECD.

“Perubahan telah dilakukan untuk semua bagian manual. Beberapa perubahan signifikan dilakukan untuk Section II. Namun, perubahan terpenting terdapat pada Section III yang merangkum kebijakan utama dan isu-isu yang timbul selama negosiasi P3B,” ujarnya, seperti dikutip dari Tax Notes International Vol. 95 No. 3, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:
Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional

Perubahan besar dan mendasar disebabkan oleh banyaknya aspek-aspek yang berubah dalam UN Model dan OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) 2017, di mana keduanya merupakan pedoman utama untuk semua negosiasi P3B.

Adapun perubahan pada Section II mencakup adanya perluasan rincian beberapa aspek, serta revisi lainnya yang lebih mencerminkan proses negosiasi P3B, termasuk menentukan peran perwakilan dalam negosiasi tersebut.

Section III sendiri membahas aspek-aspek kontroversial dalam negosiasi P3B. Beberpa hal tersebut di antaranya ialah konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan penerapannya untuk laba bisnis, tarif pemotongan pemungutan pajak untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, serta biaya layanan teknis.

Baca Juga:
Rubik Agreements, Upaya Swiss Menjawab Transparansi Pajak Global

Lebih lanjut, Section IV yang berisi tentang penyalahgunaan P3B juga direvisi untuk memberikan kepastian dan stabilitas dalam penerapan P3B. Perubahan bagian ini dilakukan dengan menambahkan ketentuan anti-abuse sebagaimana yang terdapat dalam UN Model dan OECD Model 2017.

“Dari sudut pandang praktisi, OECD Model maupun UN Model sendiri sangat membantu dalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam P3B serta bagaimana menerapkannya,” ujar John L. Harrington, pengacara dari Dentons.

Baik OECD Model maupun UN Model juga relevan untuk menangani sengketa dengan otoritas pajak terkait penafsiran ketentuan dalam P3B. Seperti diketahui, UN Model dan OECD Model merupakan sumber informasi yang memiliki otorisas terbesar untuk menginterpretasikan P3B.

Oleh karena itu, PBB merasa perlu untuk memfasilitasi negara sedang berkembang terkait proses negosiasi P3B-nya dengan negara maju. Lebih lanjut, manual ini juga akan memiliki peran krusial untuk menentukan posisi suatu negara terkait perjanjian pajak bilateralnya di masa depan. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Januari 2025 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Rubik Agreements, Upaya Swiss Menjawab Transparansi Pajak Global

Senin, 20 Januari 2025 | 10:30 WIB LITERATUR PAJAK

Memahami Fungsi Pertukaran Informasi yang Terdapat dalam Model P3B

Selasa, 31 Desember 2024 | 13:10 WIB LITERATUR PAJAK

Metode Pembebasan dalam Mengeliminasi Pajak Berganda, Seperti Apa?

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump