Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Pengenaan PPN atas produk digital dinilai bisa memberikan manfaat tidak langsung terhadap penerimaan PPN secara umum dan penerimaan dari jenis-jenis pajak lainnya.

Berdasarkan laporan terbaru IMF berjudul Digitalization and Taxation in Asia, penerimaan pajak yang terkumpul dari PPN atas produk digital sesungguhnya hanya sebesar 0,02% hingga 0,11% dari PDB.

Meski manfaat langsung yang diterima tergolong minim, data yang terkumpul berkat pengenaan PPN atas produk digital bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran PPN dan pajak-pajak lainnya.

"Pemerintah dapat merealisasikan manfaat tambahan dari pengenaan PPN atas produk digital dengan cara memanfaatkan data yang dimiliki oleh platform digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (16/9/2021).

Menurut IMF, pengenaan PPN atas produk digital menjadi pintu masuk bagi otoritas untuk meminta data dan informasi perpajakan kepada platform, seperti data pendapatan para pedagang di marketplace atau data-data lainnya.

"Kewajiban bagi platform digital untuk melaporkan informasi mengenai konsumsi dan pendapatan yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital bisa memberikan manfaat bagi pemerintah," kata IMF dalam laporannya.

Selain itu, IMF juga memandang platform digital dan marketplace sesungguhnya dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak (tax collection agent) guna meningkatkan penerimaan PPN secara umum.

Contoh, Kanada mewajibkan platform jasa akomodasi seperti Airbnb untuk memungut PPN atas jasa akomodasi yang disediakan melalui platform tersebut. Kanada pun dapat mengumpulkan penerimaan PPN, meski penyedia jasa akomodasi masih belum memenuhi threshold PKP.

Kebijakan yang mirip juga berlaku di India. Negeri Bollywood ini tercatat telah mewajibkan platform untuk memungut PPN atas barang dan jasa yang disediakan melalui platform.

"Praktik-praktik seperti ini memang masih jarang dilakukan. Namun, kebijakan tersebut kemungkinan besar akan makin banyak diterapkan oleh berbagai negara, terutama negara yang memiliki kepatuhan PPN rendah," sebut IMF. (rig)