VAKSIN COVID-19

Kuartal I/2021, Jokowi Sebut 29,55 Juta Dosis Vaksin Didistribusikan

Dian Kurniati | Rabu, 06 Januari 2021 | 13:17 WIB
Kuartal I/2021, Jokowi Sebut 29,55 Juta Dosis Vaksin Didistribusikan

Presiden Joko Widodo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merancang rencana penyaluran vaksin Covid-19 ke berbagai daerah sepanjang kuartal I/2021.

Jokowi mengatakan distribusi vaksin Covid-19 telah berjalan bertahap sejak Minggu lalu. Saat ini, Indonesia telah mengimpor 3 juta dosis vaksin dari Sinovac. Sebanyak 700.000 di antaranya telah terdistribusi ke beberapa daerah.

"Itu baru tahapan pertama karena target kami nantinya untuk Januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah," katanya dalam rapat terbatas secara virtual, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Jokowi mengatakan distribusi vaksin akan berlanjut pada Februari, yakni sebanyak 10,45 juta dosis vaksin. Selanjutnya, pada Maret 2021, pemerintah akan kembali menyalurkan 13,3 juta dosis vaksin ke daerah.

Pesanan vaksin yang telah terkonfirmasi untuk Indonesia saat ini sudah mencapai 329,5 juta dosis. Vaksin itu terdiri atas Sinovac 3 juta dosis yang saat ini telah tiba ditambah 122,5 juta dosis, Novavac 50 juta dosis, Gaji Covac 54 juta dosis, Astrazeneca 50 juta dosis, dan Pfizer 50 juta dosis.

Mengenai pengaturan vaksinasi, Jokowi menyerahkan semuanya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, dia juga meminta para gubernur turut membantu persiapan vaksinasi di daerah masing-masing.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

"[Rencana distribusi vaksin] berikutnya akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," ujarnya.

Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada Rabu pekan depan. Presiden Jokowi akan menerima vaksinasi perdana yang diikuti oleh para pejabat negara lainnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

07 Januari 2021 | 09:54 WIB

kabar baik dan kiranya perlu diapresiasi. semoga cepat di distribusikan dan divaksinasi, akan mempercepat pula penyelesaiian pandemi covid-19, sehingga kita dapat berkativitas seperti biasa di new-normal nanti

06 Januari 2021 | 20:30 WIB

semoga vaksin yang diberikan dipergunakan oleh orang yang menjadi prioritas dalam penggunaan vaksin ini, jangan sampai salah dipergunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN