Ketentuan Pajak Lahan Menganggur Bakal Direvisi

RIYADH, DDTCNews – Arab Saudi berencana merevisi regulasi mengenai white land tax (WLT) untuk meningkatkan pembangunan atas lahan-lahan yang terbengkalai.

Menteri Urusan Kota, Perdesaan, dan Perumahan Arab Saudi Majed Al-Hoqail mengatakan penerapan WLT telah berdampak positif. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dengan lebih baik melalui revisi beleid yang mengatur WLT.

"Dampak positif atas penerapan WLT telah tampak dalam beberapa tahun terakhir di berbagai kota. Pajak ini memiliki peran dalam proses pembangunan dan meningkatkan suplai real estate," ujar Al-Hoqail, dikutip pada Jumat (16/4/2021).

Seperti diketahui, WLT merupakan pajak yang dikenakan atas pemilik lahan di dalam kota yang membiarkan lahan miliknya terbengkalai dan tidak terbangun. WLT sudah berlaku di Arab Saudi sejak 2016 dengan tarif sebesar 2,5%.

Dengan penerapan WLT, pemerintah mengharapkan pembangunan di area kota dapat terus berlanjut sembari mendorong penyediaan properti residensial yang murah serta mencegah monopoli lahan oleh pihak-pihak tertentu.

Sejak 2016, WLT baru diimplementasikan di 4 kota besar yakni Riyadh, Jeddah, Dammam, dan Mekah. Selama 5 tahun penerapannya, pemerintah telah menerbitkan 5.500 surat penagihan pajak atas lahan seluas 411 juta m2. Kali ini, WLT juga akan diterapkan atas 5 kota lain di Arab Saudi yakni Madinah, Asir, Jazan, Taif, dan Tabuk.

Pada rancangan beleid terbaru, WLT rencananya akan dikenakan atas bidang tanah yang tidak terbangun seluas 10.000 m2 atau lebih, yang ruang lingkupnya ditentukan Kementerian Urusan Kota, Perdesaan, dan Perumahan.

WLT juga bisa dikenakan terhadap pemili lahan seluas 10.000 m2 dalam satu kota tertentu yang ditetapkan Kementerian Urusan Kota, Perdesaan, dan Perumahan.

Kementerian Urusan Kota, Perdesaan, dan Perumahan nantinya juga akan diberi kewenangan untuk mengevaluasi penerapan WLT di berbagai kota dan memutuskan dilanjutkan atau tidaknya pengenaan WLT. (kaw)