Keputusan Belum Final, Pengelompokan WP Grup ke Satu KPP Butuh Waktu

ANYER, DDTCNews - Rencana Ditjen Pajak (DJP) untuk mengelompokkan dan mengelola wajib pajak grup ke dalam 1 KPP yang sama diperkirakan masih belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Muchamad Arifin mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut hanya akan diterapkan atas grup wajib pajak besar atau juga diterapkan atas grup wajib pajak kecil.

"Rapatnya selalu bergerak, jadi minggu kemarin dan minggu ini bisa berbeda. Memang masih belum mengerucut pada 1 titik tertentu. Namun, sedang dilakukan pembahasan," ujar Arifin, dikutip Jumat (27/9/2024).

Meski pengelompokkan wajib pajak grup ke dalam 1 KPP masih belum diimplementasikan, DJP tetap akan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memprioritaskan pengawasan kepada wajib pajak grup dan wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi.

"Pengawasannya tetap berbasis risiko, tetapi kalau dikelompokkan ada wajib pajak yang strategis beserta grupnya. Jadi grupnya itu bisa berbagai macam sektor. Lalu, ada juga yang melakukan transaksi afiliasi," ujar Arifin.

Seperti diketahui, rencana untuk memusatkan pelayanan dan pengelolaan wajib pajak grup ke dalam 1 KPP telah diwacanakan oleh DJP setidaknya sejak tahun lalu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengelompokkan wajib pajak grup dalam 1 KPP akan mempermudah pemberian pelayanan dan pelaksanaan pengawasan.

"Saya melihat efisiensi penanganan di satu sisi. Di sisi lain juga cost efficiency di wajib pajak. Mengawasinya jadi sama, policy di ujungnya juga sama. Komunikasi pun juga mudah, kepala KPP-nya cuma 1," kata Suryo pada April 2024.

Definisi mengenai wajib pajak grup juga telah termuat dalam SE-05/PJ/2022. Dalam surat edaran tersebut, wajib pajak grup adalah kumpulan 2 atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan/atau Pasal 2 ayat (2) UU PPN atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa akan tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha.

Penelitian terhadap wajib pajak grup dilakukan secara simultan dan terkoordinasi terhadap 2 atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdaftar di 1 atau beberapa KPP. (sap)