Kepala BPPD: Provinsi Jateng Sudah Tidak Kenal Pemutihan PKB

SEMARANG, DDTCNews – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah menegaskan tidak akan memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang 2019.

Kepala BPPD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Ihwan Sudrajat menegaskan petugas akan menyambangi kediaman wajib pajak penunggak PKB untuk melakukan penagihan. Langkah ini sebagai ganti dari penghapusan program pemutihan PKB.

“Saya minta maaf, Provinsi Jateng sudah tidak kenal lagi pemutihan PKB. Kami akan mengingatkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau sudah jatuh tempo agar segera melunasi tunggakan PKB. Kami akan terus mengejar wajib pajak supaya bayar pajak,” tegasnya di kantor BPPD Jateng Semarang, Kamis (3/1/2018).

Program pemutihan PKB ini pernah dilakukan pada 2017. Ihwan mengatakan banyaknya masyarakat yang menunggu program serupa. Akibatnya, banyak masyarakat yang dengan sengaja tidak membayar PKB tepat waktu.

Dia menganggap tren tersebut justru membuat masyarakat semakin malas membayar pajak. Masyarakat, menurutnya, menjadi terbiasa untuk melupakan kewajiban berkontribusi pada daerah melalui PKB.

Berdasarkan data BPPD Jateng, realisasi denda atas tunggakan PKB tercatat sebanyak Rp147,009 miliar atau 117,62% dari target sebesar Rp125 miliar. Target tersebut pun telah diturunkan dari sebelumnya sebesar Rp135 miliar sebelum APBDP 2018.

Ihwan menilai realisasi itu menunjukkan masyarakat sebenarnya ingin membayar pajak, tapi tetap perlu tambahan pendekatan yang baik dari para petugas. Dengan strategi ‘jemput bola’, dia berharap realisasi PKB bisa meningkat pada 2019.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga berhasil merealisasikan pajak daerah melebihi target. BPPD mencatat realisasi pajak daerah senilai Rp11,7 triliun atau 105,52% dari target dalam APBDP 2018 senilai Rp11,08 triliun. (kaw)