PERMENDAG 31/2023

Kemendag Batasi Impor e-Commerce, di Bawah US$100 Tak Boleh Masuk

Muhamad Wildan | Jumat, 29 September 2023 | 10:30 WIB
Kemendag Batasi Impor e-Commerce, di Bawah US$100 Tak Boleh Masuk

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Permendag No.31 Tahun 2023 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/9/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2023 turut membatasi harga dan jenis barang yang boleh diimpor secara langsung melalui e-commerce.

Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Permendag 31/2023, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang melakukan PMSE dari luar negeri ke Indonesia wajib menerapkan harga barang minimum.

"Harga barang minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar freight on board (FOB) US$100 per unit," bunyi Pasal 19 ayat (2) Permendag 31/2023, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Baca Juga:
Pajaki e-Commerce, Negara Ini Usulkan Revisi UU Manajemen Pajak

Walau demikian, terdapat barang di bawah harga minimum FOB US$100 yang diperbolehkan masuk langsung ke Indonesia melalui e-commerce dan PPMSE lainnya. Daftar barang yang tetap bisa masuk ke Indonesia tersebut akan ditetapkan oleh menteri perdagangan setelah berkoordinasi dengan K/L terkait.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pun mengatakan pihaknya akan menyediakan positive list guna mengakomodasi ketentuan tersebut.

"Pemerintah akan menyediakan positive list, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan cross-border langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce," ungkap Zulhas dalam keterangan resminya.

Baca Juga:
90% Barang dari Luar Negeri Dibeli di e-Commerce, DJBC Atur Hal Ini

Menurut Zulhas, ketentuan positive list diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produk yang bisa produksi oleh UMKM Indonesia. "Misalnya batik, di sini banyak ya masa impor," ujar Zulhas.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pun sebelumnya mengatakan batas minimum harga barang yang bisa diimpor lewat e-commerce serta positive list diperlukan untuk mencegah praktik predatory pricing.

"Pemerintah perlu menghadirkan equal playing field, fair trade baik untuk offline maupun online. Produk UMKM sudah digempur dengan predatory pricing alias beragam produk impor yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Imbasnya, ada banyak produsen dan UMKM yang sudah gulung tikar," ujar Teten. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

90% Barang dari Luar Negeri Dibeli di e-Commerce, DJBC Atur Hal Ini

Jumat, 12 Juli 2024 | 18:35 WIB LAYANAN KONSUMEN

Ribuan Aduan Diterima Kemendag, 89 Persen Soal Transaksi e-Commerce

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja