Kejar Target Hilirisasi, RI Tak Boleh Bergantung Pembiayaan Asing

JAKARTA, DDTCNews - Hilirisasi komoditas pertambangan disadari menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan terhadap proyek hilirisasi harus mengutamakan pembiayaan domestik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan prioritas pembiayaan dari lembaga keuangan dalam negeri merupakan salah satu poin utama strategi kebijakan hilirisasi.

"Arahan presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil dalam keterangannya, dikutip pada Senin (20/1/2025).

Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) 1/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari presiden," ujar Bahlil.

Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).

"Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan presiden," katanya.

Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.

Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia," kata Bahlil.

Dalam 5 tahun ke depan, satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia. (sap)