AMERIKA SERIKAT

Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 25 Mei 2021 | 16:14 WIB
Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren mengusulkan pemberian anggaran senilai US$31,5 miliar atau sekitar Rp451,4 triliun untuk Internal Revenue Service (IRS) dalam anggaran 2022.

Warren memandang anggaran tersebut masih dibutuhkan IRS untuk mengejar wajib pajak kaya yang selama ini melakukan pengelakan pajak. Anggaran juga dibutuhkan untuk menutup tax gap yang kian melebar selama beberapa tahun terakhir.

"Sudah terlalu lama orang terkaya AS dan korporasi besar menggunakan pengacara dan akuntan untuk menghindari pajak. Pemangkasan anggaran IRS membuat otoritas tidak mampu mengejar wajib pajak kaya," ujar Warren pada keterangan resminya, dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Baca Juga:
Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Merujuk pada kajian National Bureau of Economic Research (NBER), Warren mengatakan kelompok 1% terkaya AS hanya membayar pajak dari seperlima penghasilannya. Hal ini menimbulkan tax gap yang tiap tahunnya mencapai US$1 triliun.

Oleh karena itu, anggaran IRS perlu ditambah menjadi sebesar US$31,5 miliar dan ditetapkan sebagai belanja wajib untuk 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diusulkan Warren dalam proposal berjudul Restoring the IRS Act of 2021.

Anggaran IRS yang diusulkan itu tercatat 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran pada 1 dekade lalu. Pada 2010, anggaran IRS setelah disesuaikan dengan inflasi tercatat hanya sebesar US$11,9 miliar.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Usulan Warren ini juga lebih besar bila dibandingkan dengan rencana yang digulirkan Presiden AS Joe Biden sebagaimana tertulis dalam The American Families Plan Tax Compliance Agenda.

Dalam dokumen yang dirilis Kementerian Keuangan AS tersebut, pemerintah hanya mengusulkan anggaran senilai US$80 miliar selama 1 dekade, terhitung sejak 2022 hingga 2031.

Meski demikian, usulan tambahan anggaran IRS yang diusung Warren atau Biden memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yakni memperkuat sumber daya IRS dalam menegakkan kepatuhan pajak, memperbarui infrastruktur IT, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?