AMERIKA SERIKAT

Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

Muhamad Wildan | Selasa, 25 Mei 2021 | 16:14 WIB
Kejar Orang Kaya yang Hindari Pajak, Anggaran Diusulkan Rp451 triliun

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Elizabeth Warren mengusulkan pemberian anggaran senilai US$31,5 miliar atau sekitar Rp451,4 triliun untuk Internal Revenue Service (IRS) dalam anggaran 2022.

Warren memandang anggaran tersebut masih dibutuhkan IRS untuk mengejar wajib pajak kaya yang selama ini melakukan pengelakan pajak. Anggaran juga dibutuhkan untuk menutup tax gap yang kian melebar selama beberapa tahun terakhir.

"Sudah terlalu lama orang terkaya AS dan korporasi besar menggunakan pengacara dan akuntan untuk menghindari pajak. Pemangkasan anggaran IRS membuat otoritas tidak mampu mengejar wajib pajak kaya," ujar Warren pada keterangan resminya, dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Merujuk pada kajian National Bureau of Economic Research (NBER), Warren mengatakan kelompok 1% terkaya AS hanya membayar pajak dari seperlima penghasilannya. Hal ini menimbulkan tax gap yang tiap tahunnya mencapai US$1 triliun.

Oleh karena itu, anggaran IRS perlu ditambah menjadi sebesar US$31,5 miliar dan ditetapkan sebagai belanja wajib untuk 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diusulkan Warren dalam proposal berjudul Restoring the IRS Act of 2021.

Anggaran IRS yang diusulkan itu tercatat 2 kali lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran pada 1 dekade lalu. Pada 2010, anggaran IRS setelah disesuaikan dengan inflasi tercatat hanya sebesar US$11,9 miliar.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Usulan Warren ini juga lebih besar bila dibandingkan dengan rencana yang digulirkan Presiden AS Joe Biden sebagaimana tertulis dalam The American Families Plan Tax Compliance Agenda.

Dalam dokumen yang dirilis Kementerian Keuangan AS tersebut, pemerintah hanya mengusulkan anggaran senilai US$80 miliar selama 1 dekade, terhitung sejak 2022 hingga 2031.

Meski demikian, usulan tambahan anggaran IRS yang diusung Warren atau Biden memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yakni memperkuat sumber daya IRS dalam menegakkan kepatuhan pajak, memperbarui infrastruktur IT, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN