Kasus Suap Pajak, Kemenkeu Dukung Langkah KPK

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan terus mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penyidikan atas kasus dugaan suap oknum pegawai Ditjen Pajak (DJP).

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan otoritas fiskal selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya, penahanan oknum pegawai tersebut juga menjadi bentuk sinergi Kemenkeu dengan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

"Tentunya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat," katanya melalui konferensi video, Jumat (13/8/2021).

Awan mengatakan tindakan korupsi tersebut telah mencederai semangat integritas dan profesionalisme di lingkungan Kemenkeu. Meski demikian, lanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memastikan semua jajaran terus menjaga semangat antikorupsi serta fokus bekerja mengelola dan mengawal keuangan negara.

Menurut Awan, Itjen Kemenkeu akan terus melakukan investigasi internal sebagai bentuk komitmen menegakkan integritas kepada seluruh jajaran pegawai. Selain itu, sanksi disiplin yang tegas juga akan diterapkan kepada siapa saja yang terlibat dan mencederai nilai-nilai Kemenkeu.

Sri Mulyani, kata Awan, akan terus mengawasi secara langsung proses penegakan disiplin kepada pegawai yang melanggar nilai kedisiplinan dan profesionalisme. Kemenkeu juga melanjutkan upaya perbaikan internal secara berkelanjutan, baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, maupun kebijakan.

Menurut Awan, Kemenkeu telah menjalin kerja sama dengan institusi penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk formal melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk mengedepankan pencegahan korupsi sekaligus mengawal penerimaan negara.

Adapun mengenai perusahaan yang terbukti melakukan suap, Awan menyebut akan dilakukan pemeriksaan ulang mengenai kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

"Saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan ulang oleh Ditjen Pajak dengan tim khusus gabungan dari unsur Ditjen Pajak dan juga ada Inspektorat Jenderal. Ini kami akan ungkap potensi penerimaan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak," ujarnya.

Saat ini, KPK mengumumkan mulai menahan oknum pegawai DJP yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017. (kaw)