Kasus Pajak Bikin Koalisi Partai Pemerintah Kena Mosi Tidak Percaya

SOFIA, DDTCNews—Lambatnya penegakan hukum pajak dan skandal keuangan yang melibatkan bank pemerintah membuat koalisi partai berkuasa goyah dan bertubi-tubi didera mosi tidak percaya.

Partai Sosialis Bulgaria sudah lima kali melancarkan mosi tidak percaya kepada koalisi partai berkuasa yang digagas oleh aliansi nasional. Namun, pemerintah masih bisa lolos dalam setiap pemungutan suara di parlemen.

"Mosi tidak percaya ditolak dengan hasil pemungutan suara menolak 124 berbanding 102 setuju. Dengan 11 anggota parlemen menyatakan abstain dari voting," tulis keterangan resmi parlemen dikutip Rabu (22/7/2020).

Gelombang mosi tidak percaya oleh Partai Sosialis yang dipimpin Korneliya Petrova Ninova gencar dilakukan karena masyarakat menuntut pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga peradilan di bawah kepemimpinan Ivan Geshev.

Terdapat dua kasus yang menjadi pemicu gelombang protes dan aksi politik dari kelompok kiri untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Pertama, aparat hukum lambat bergerak atas kasus penggelapan pajak oleh pengusaha industri judi, Vasil Bozhkov.

Nilai penggelapan pajak yang dituduhkan kepada Bozhkov mencapai 700 juta lev Bulgaria atau setara dengan Rp6 triliun. Namun, buron kasus pajak tersebut berhasil melarikan diri ke Dubai, Uni Emirat Arab pada Januari lalu.

Asal tahu saja, Vasil Bozhkov mendapati puluhan dakwaan hukum mulai dari suap kepada pejabat pemerintah, melakukan pemerasan, dan melakukan penghindaran serta penggelapan pajak.

Kasus kedua adalah skandal yang melibatkan perbankan milik pemerintah, Bulgarian Development Bank (BDB). Perusahaan plat merah ini diduga membeli saham bank swasta di atas harga pasaran dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Motif mosi tidak percaya yang ditolak kali ini adalah pemerintah hanya melayani kepentingan oligarki dan menuntut dibentuknya komite ad hoc untuk kasus BDB," terang keterangan resmi parlemen dilansir See News. (rig)