BULGARIA

Kasus Pajak Bikin Koalisi Partai Pemerintah Kena Mosi Tidak Percaya

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Juli 2020 | 17:34 WIB
Kasus Pajak Bikin Koalisi Partai Pemerintah Kena Mosi Tidak Percaya

Ilustrasi. (DDTCNews)

SOFIA, DDTCNews—Lambatnya penegakan hukum pajak dan skandal keuangan yang melibatkan bank pemerintah membuat koalisi partai berkuasa goyah dan bertubi-tubi didera mosi tidak percaya.

Partai Sosialis Bulgaria sudah lima kali melancarkan mosi tidak percaya kepada koalisi partai berkuasa yang digagas oleh aliansi nasional. Namun, pemerintah masih bisa lolos dalam setiap pemungutan suara di parlemen.

"Mosi tidak percaya ditolak dengan hasil pemungutan suara menolak 124 berbanding 102 setuju. Dengan 11 anggota parlemen menyatakan abstain dari voting," tulis keterangan resmi parlemen dikutip Rabu (22/7/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Gelombang mosi tidak percaya oleh Partai Sosialis yang dipimpin Korneliya Petrova Ninova gencar dilakukan karena masyarakat menuntut pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga peradilan di bawah kepemimpinan Ivan Geshev.

Terdapat dua kasus yang menjadi pemicu gelombang protes dan aksi politik dari kelompok kiri untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Pertama, aparat hukum lambat bergerak atas kasus penggelapan pajak oleh pengusaha industri judi, Vasil Bozhkov.

Nilai penggelapan pajak yang dituduhkan kepada Bozhkov mencapai 700 juta lev Bulgaria atau setara dengan Rp6 triliun. Namun, buron kasus pajak tersebut berhasil melarikan diri ke Dubai, Uni Emirat Arab pada Januari lalu.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Asal tahu saja, Vasil Bozhkov mendapati puluhan dakwaan hukum mulai dari suap kepada pejabat pemerintah, melakukan pemerasan, dan melakukan penghindaran serta penggelapan pajak.

Kasus kedua adalah skandal yang melibatkan perbankan milik pemerintah, Bulgarian Development Bank (BDB). Perusahaan plat merah ini diduga membeli saham bank swasta di atas harga pasaran dan berpotensi merugikan keuangan negara.

"Motif mosi tidak percaya yang ditolak kali ini adalah pemerintah hanya melayani kepentingan oligarki dan menuntut dibentuknya komite ad hoc untuk kasus BDB," terang keterangan resmi parlemen dilansir See News. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

22 Juli 2020 | 22:56 WIB

#MariBicara Di Negara manapun, pejabat atau korporasi yang menggelapkan pajak akan memberikan indikasi bahwa legitimasi hukum di negara tersebut masih lemah. Sepantasnya partai oposisi memberikan mosi tidak percaya atas hal itu. #MariBicara Semoga mosi tidak percaya ini tidak melebar ke permasalahan keamanan dan ketertiban kehidupan di Bulgaria.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra