KANADA

Jumlah Keluhan Wajib Pajak kepada Otoritas Melonjak Selama Pandemi

Muhamad Wildan | Senin, 03 Januari 2022 | 10:00 WIB
Jumlah Keluhan Wajib Pajak kepada Otoritas Melonjak Selama Pandemi

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Laporan dari wajib pajak kepada Ombudsman terkait kinerja otoritas pajak Kanada, Canada Revenue Agency (CRA), mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19, yakni selama 2020 hingga 2021.

Terdapat 3.500 komplain dari wajib pajak kepada Ombudsman, angka ini 183% lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah komplain pada periode 2019-2020.

Sebagian besar keluhan wajib pajak yang diterima oleh Ombudsman terkait dengan pelayanan yang diberikan CRA atas penyaluran bantuan Covid-19.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Banyak masyarakat Kanada yang menghubungi kami dan mengatakan mereka tidak bisa membeli makan hingga tidak bisa membayar sewa rumah," tulis Ombudsman dalam laporannya, dikutip Senin (3/1/2021).

Untuk diketahui, sejak pandemi Covid-19 CRA turut mengambil peran dalam menyalurkan bantuan finansial kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya melalui Canada Emergency Response Benefit (CERB).

Dalam menjalankan mandat tersebut, Ombudsman menilai CRA tidak dapat secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Selain komplain mengenai penyaluran bantuan finansial yang dilakukan oleh CRA, banyak wajib pajak yang menyampaikan keluhan atas tidak dapat diaksesnya akun layanan elektronik.

Pada Februari 2021, terdapat kurang lebih 180.000 wajib pajak yang tidak dapat mengakses akun layanan elektronik CRA.

Menerima laporan Ombudsman tersebut, Juru Bicara CRA Hannah Wardell mengatakan otoritas pajak menyambut baik laporan serta masukan yang diberikan.

"Kami sudah mulai mengimplementasikan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Ombudsman sebelum laporan ini terbit," ujar Wardell seperti dilansir Tax Notes International. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN