SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI

Jokowi: Kita Harus Bajak Momentum Krisis Ini

Dian Kurniati | Jumat, 14 Agustus 2020 | 11:17 WIB
Jokowi: Kita Harus Bajak Momentum Krisis Ini

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pandemi virus Corona bisa menjadi momentum untuk melakukan lompatan besar bagi Indonesia menuju negara maju pada 2045.

Jokowi mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi saat pandemi bisa menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Menurutnya, pemerintah akan menjalankan berbagai strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan," katanya saat berpidato dalam sidang tahunan DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Jokowi mengatakan pandemi virus Corona juga menjadi momentum yang harus dimanfaatkan untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar. Dia menyebut strategi besar tersebut terbagi pada bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Jokowi menyebut Indonesia pada usia ke-75 tahun ini telah masuk dalam jajaran upper-middle income country versi World Bank. Dia optimistis pada 25 tahun lagi atau saat usia seabad, Indonesia mampu naik kelas menjadi negara maju atau high income country.

Jokowi menyebut pandemi virus Corona telah mendatangkan tantangan berat yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons dampak pandemi juga tengah diuji.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Misalnya, dari sisi kesehatan, pemerintah langsung mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi di China. Di dalam negeri, pemerintah juga harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan.

"Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat," ujarnya.

Saat krisis kesehatan merembet pada pelemahan ekonomi nasional, pemerintah juga harus cepat bergerak memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga subsidi gaji.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Ada pula upaya membantu dunia usaha melalui stimulus, serta kepada UMKM diberikan restrukturisasi kredit dan memperoleh bansos produktif berupa bantuan modal darurat.

Seperti diketahui, mulai 1 Juli 2020, World Bank telah menaikkan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari posisi sebelumnya US$3.840.

World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower-middle income (US$1.036 hingga US$4,045), upper-middle income (US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN