PROVINSI JAWA BARAT

Januari 2022, Penerimaan Pajak 3 Kanwil DJP Jawa Barat Tumbuh Positif

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 Februari 2022 | 19:00 WIB
Januari 2022, Penerimaan Pajak 3 Kanwil DJP Jawa Barat Tumbuh Positif

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) melaporkan penerimaan pajak dari 3 kantor wilayah (Kanwil) DJP di Jawa Barat mencapai Rp11,04 triliun pada bulan lalu, tumbuh 48,79% year on year (yoy).

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat 1 Erna Sulistyowati mengatakan pencapaian tersebut setara dengan 9,72% target yang telah ditetapkan.

"Meski dilanda Omicron dan kenaikan harga bahan pokok, kami tetap optimis ekonomi akan terus membaik sehingga dapat mendorong pendapatan pajak," kata Erna dilansir ayobandung.com, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Lebih lanjut, Erna menyampaikan realisasi penerimaan pajak bulan lalu didorong pertumbuhan positif komponen pajak penghasilan (PPh) sebesar 22,31% serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tumbuh sebesar 22,2%,

Sementara itu, Erna mengatakan penerimaan pajak Januari 2022 ditopang oleh 5 sektor dominan, yakni industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, real estate, konstruksi, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

"Khusus untuk di wilayah kerja Kanwil Jabar 1, industri pengolahan khususnya tekstil dan makanan memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan pajak sehingga perlu dijaga agar tetap tumbuh," katanya.

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Dia menambahkan, ke depan pihaknya akan terus gencar melakukan edukasi demi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Erna optimistis Kanwil DJP Jawa Barat dapat mencapai target akhir tahun ini meski pada awal tahun diwarnai dengan gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran dari varian Omicron.

Menurutnya, penerimaan pajak akan tetap naik karena masyarakat telah banyak beradaptasi di situasi yang belum normal. Buntutnya, aktivitas ekonomi juga ikut melonjak.

“Namun, perlu diwaspadai karena berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi dan akan mempengaruhi penerimaan pajak,” ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%