Ini Dasar Hukum Perseroan Perorangan Tak Dapat Omzet UMKM Bebas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan wajib pajak perseroan perorangan merupakan subjek pajak badan yang dapat memanfaatkan rezim PPh final UMKM PP 23/2018.

Penegasan tersebut dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2022. Dalam SE ini, otoritas menjabarkan beberapa dasar hukumnya. Sesuai dengan UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diperluas, yakni termasuk badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).

“Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 … , mengatur mengenai perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang sebagai bagian dari perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil,” tulis DJP dalam bagian Umum SE-20/PJ/2022, dikutip pada Senin (18/7/2022).

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh, masih ditegaskan dalam SE tersebut, mengatur atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat dikenai pajak bersifat final.

Kemudian, Pasal 7 ayat (2a) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP mengatur wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu itu tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

Adapun sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP 23/2018, wajib pajak yang dikenai PPh bersifat final merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

DJP menegaskan ketentuan bagian omzet tidak kena pajak hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan dari usaha yang diperoleh dikenai PPh bersifat final berdasarkan pada PP 23/2018.

“… maka perseroan perorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak untuk tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak,” imbuh DJP dalam SE tersebut.

Perseroan perorangan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan beberapa dokumen persyaratan.

Adapun dokumen persyaratan itu antara lain pertama, fotokopi dokumen pendirian badan usaha. Dokumen berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, yaitu sertifikat pendaftaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua, dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan. Bagi perseroan perorangan, dokumen tersebut adalah fotokopi kartu NPWP.

Pendaftaran untuk memperoleh NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman https://ptp.ahu.go.id/ atau laman https://ereg.pajak.go.id/ (penerbitan NPWP tidak berhasil dilakukan melalui laman https://ptp.ahu.go.id/)

Pendaftaran secara elektronik melalui https://ereg.pajak.go.id/ dilakukan pada menu pendaftaran perseroan perorangan. Jika menu pendaftaran perseroan perorangan belum tersedia, Wajib Pajak dapat menggunakan menu pendaftaran wajib pajak badan.

Syarat pendaftaran perseroan perorangan berupa dokumen sertifikat pendaftaran secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memasukkan nomor dokumen sertifikat dimaksud pada elemen nomor dokumen pendirian. (kaw)