Ini Catatan ADB Soal BUMN

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) berikan catatan atas cara pemerintah dalam mengelola BUMN. Hal ini tertuang dalam publikasi terbaru ADB yang berjudul 'Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises' yang dipublikasikan ADB Juli ini.

Berdasarkan catatan ADB, BUMN Indonesia memiliki peranan yang besar dalam menyokong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut ADB, hal ini akan terus berlanjut hingga peranan swasta bisa digenjot untuk mendukung misi pembangunan infrastruktur tersebut.

Di tengah rasio aset BUMN dibandingkan dengan PDB yang terus meningkat sejak 2012, ADB mencatat kinerja keuangan BUMN terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. "Semakin meningkatnya peranan BUMN terhadap perekonomian dan terus merosotnya kinerja keuangan BUMN membuat reformasi BUMN semakin penting untuk terus dilanjutkan ke depan," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Kamis (30/7/2020).

Data yang diungkapkan oleh ADB menunjukkan total aset BUMN per 2017 mencapai Rp7.212 triliun. Dengan ini, rasio aset BUMN dibandingkan dengan PDB pada tahun tersebut mencapai 53,1%. "Meski total aset secara rata-rata bertumbuh 16% sejak krisis 1998, pertumbuhan aset BUMN mengalami perlambatan terhitung sejak 2012," tulis ADB.

Lebih lanjut, capital expenditure (capex) BUMN berkontribusi sebesar 7,5% dari total pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Hal ini sejalan dengan peranan BUMN yang didorong oleh pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur.

Meski peranan BUMN sangat besar, ADB mencatat tingkat profitabilitas BUMN dari sisi return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) terus mengalami penurunan sejak 2012. Untuk diketahui, ROA adalah rasio penghasilan bersih dibandingkan dengan total aset pada, sedangkan ROE adalah rasio penghasilan bersih dibandingkan dengan ekuitas.

ADB mencatat ROA BUMN pada 2017 sebesar 2,7%, lebih rendah dari 2013 yang mencapai 3,1%. Adapun ROE tercatat menurun dari 13% pada 2013 menjadi 8,1% pada 2017.

Untuk memperbaiki kondisi BUMN, perlu ada komitmen politik untuk membenahi BUMN dengan perbaikan corporate governance di BUMN. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong BUMN untuk memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Langkah ini akan membuat BUMN semakin transparan dan bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

Pemerintah juga perlu menciptakan kompetisi antara BUMN dengan swasta. Hal ini dinilai mampu mendorong BUMN untuk bekerja dengan lebih efisien. Pemerintah juga perlu melikuidasi BUMN yang membebani keuangan negara. Dana yang diperoleh bisa dialihkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. (Bsi)