Ingin Lepas dari Middle Income Trap, RI Hadapi Tantangan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia terus berupaya bisa lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap pada 2036 nanti. Namun, upaya tersebut ternyata tidak gampang.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan demi menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu secara konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6% setiap tahunnya. Hal ini, menurutnya, bukan hal mudah mengingat Indonesia masih perlu menghadapi risiko dari internal atau eksternal. Salah satunya, laju inflasi yang tinggi akibat gejolak geopolitik dunia.

"Tapi pemerintah optimistis. Strategi sudah disiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dengan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan produktivitas," ujar Moeldoko dalam peluncuran Laporan Kinerja 2023, dikutip pada Rabu (25/10/2023).

Menurut Moeldoko, konsistensi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi telah membuahkan hasil. Saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income.

Pendapatan per kapita Indonesia tercatat senilai US$4.580 pada Juli 2022. Angka ini telah melewati batas yang ditetapkan World Bank sebagai negara upper middle income, yakni US$4.466.

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga mengeklaim iklim investasi di Indonesia tumbuh dengan baik. Iklim investasi ini didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, pengembangan sistem logistik, dan penyederhanaan regulasi.

Sebagian realisasi investasi, imbuh Moeldoko, khususnya pengadaan alutsista, ada yang menggunakan skema Transfer of Technology (TOT). Skema ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia.

Moeldoko mengatakan, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan perusahaan asing untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan produk alutsista yang berkualitas dan kompetitif di pasar internasional.

Kemudian, lanjut dia, Indonesia telah menerima komitmen dari pemerintah China untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN dan meningkatkan perekonomian Indonesia. (sap)