KTT G20

IMF dan Bank Dunia Tawarkan Restrukturisasi Utang Bagi Negara Miskin

Dian Kurniati | Jumat, 27 Maret 2020 | 09:38 WIB
IMF dan Bank Dunia Tawarkan Restrukturisasi Utang Bagi Negara Miskin

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berencana merestrukturisasi utang negara-negara berpendapatan rendah yang memiliki utang tinggi sebagai bantuan di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT G20 secara virtual. Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi utang ini untuk meringankan beban negara miskin di tengah pandemi Covid-19.

“Kemungkinan akan dilakukan suatu mekanisme debt restructuring kepada negara yang masuk dalam kelompok highly indebted low income country,” katanya pada Kamis malam (26/3/2020).

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Sri Mulyani mengatakan hampir semua negara tengah mengalami tekanan ekonomi yang hebat akibat corona. Di negara-negara miskin, tekanan tersebut terasa makin berat karena kemampuan ekonominya juga terbatas.

IMF dan Bank Dunia akan segera mengidentifikasi negara miskin yang layak diberikan restrukturisasi utang. Sri Mulyani sempat menyebut IMF memiliki dana US$1,5 triliun yang bisa dialokasikan untuk penanganan virus Corona.

Para anggota G20 juga berkomitmen membantu negara-negara miskin yang terdampak. Kepala Negara Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengatakan semua negara harus memiliki solidaritas untuk menyelesaikan wabah virus Corona.

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

“Disampaikan oleh Raja Saudi, bagaimana kerjasama antar-G20 harus ditingkatkan, terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki income rendah karena kapasitas mereka sangat terbatas," ujarnya.

Sementara dari Indonesia, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama dan mensinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan sebagai dampak virus Corona.

Jokowi ingin Indonesia ikut mencegah resesi ekonomi global, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi UMKM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan