PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Harga Komoditas Berfluktuasi, PNBP Terkontraksi 7,7% Hingga Februari

Dian Kurniati | Rabu, 20 Maret 2024 | 11:30 WIB
Harga Komoditas Berfluktuasi, PNBP Terkontraksi 7,7% Hingga Februari

Materi paparan mengenai kinerja PNBP yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp79,7 triliun hingga Februari 2024 atau setara 16,2% dari target Rp492 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja tersebut banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga berbagai komoditas. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan PNBP ini terkontraksi 7,7%.

"[Penerimaan PNBP] agak lebih rendah dari tahun lalu," katanya, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan moderasi harga komoditas salah satunya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp17,8 triliun atau kontraksi 4,3%. Menurutnya, PNBP SDA mengalami perlambatan sebagai dampak moderasi harga minyak mentah, serta penurunan lifting minyak.

Kemudian, kondisi serupa juga terjadi pada SDA nonmigas. Dalam hal ini, realisasinya senilai Rp17,6 triliun atau terkontraksi 39,7% karena moderasi harga batu bara.

Selain itu, volume produksi batu bara hingga Februari 2024 juga melandai dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Di sisi lain, realisasi PNBP kekayaan negara dipisahkan menunjukkan kinerja positif. Realisasinya senilai Rp6,8 triliun atau tumbuh 47,8%.

"Ini terutama dividen interim BRI yang disetorkan. Kalau dibanding tahun lalu yang hanya Rp4,6 triliun, ini adalah kenaikan yang cukup signifikan," ujarnya.

Sementara itu, realisasi PNBP lainnya senilai Rp27,5 triliun atau terkontraksi 0,7%. Penerimaan ini dipengaruhi peningkatan PNBP kementerian/lembaga, terutama disumbang oleh pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi dari kompensasi data wilayah izin usaha pertambahan.

Baca Juga:
Apa Itu Simbara?

Adapun PNBP dari badan layanan umum (BLU), terealisasi Rp10,1 triliun atau melonjak 68,3%. Realisasi PNBP BLU meningkat utamanya disumbang oleh pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan.

Sri Mulyani menyebut realisasi ini sudah menunjukkan normalisasi karena pemerintah sempat memberikan banyak pembebasan selama pandemi Covid-19. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja