Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan "Pawai Federal" saat mereka berpawai menuju gedung pemerintah Casa Rosada saat protes terhadap langkah ekonomi yang diambil oleh Presiden Argentina Alberto Fernandez, di Buenos Aires, Argentina, Kamis (12/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Agustin Marcarian/aww/cfo
BUENOS AIRES, DDTCNews - Pemerintah Argentina mengusulkan pengenaan pajak atas laba tambahan atau windfall profit yang diperoleh korporasi akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Pajak ini rencananya akan dikenakan atas korporasi dengan laba di atas ARS1 miliar pada 2022 dengan profit margin di atas 10% atau mengalami pertumbuhan laba sebesar 20% bila dibandingkan dengan tahun lalu. Tarif pajak diusulkan sebesar 15%.
"Kami menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial. Itu yang akan kami lakukan," ujar Presiden Argentina Alberto Fernandez seperti dilansir batimes.com, dikutip Sabtu (11/6/2022).
Sektor-sektor yang menikmati peningkatan harga komoditas yakni sektor energi dan agrikultur diperkirakan akan terdampak oleh kebijakan usulan pemerintah ini. Seperti diketahui, Argentina menaikkan harga BBM hingga 19% sebagai imbas mahalnya komoditas energi.
Pajak atas windfall profit ini diharapkan dapat mereduksi defisit anggaran yang melebar akibat pemberian stimulus kepada masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah masih memerinci detail dari usulan pengenaan pajak atas windfall profit dan berapa banyak perusahaan yang dibebani pajak ini.
Sebagai catatan, kebijakan ini diperkirakan tidak akan disetujui oleh parlemen. Pasalnya, mayoritas kursi di parlemen dikuasai oleh oposisi yang menolak usulan kebijakan pajak tersebut.
Pada sisi lain, usulan pajak atas windfall profit ini mendapatkan dukungan dari IMF. Baru-baru ini IMF dan Argentina mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi utang Argentina yang mencapai US$45 miliar. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.