AMERIKA SERIKAT

Government Shutdown Berisiko Ganggu Pengembalian Pajak

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 07 Januari 2019 | 10:06 WIB
Government Shutdown Berisiko Ganggu Pengembalian Pajak

Ilustrasi Kantor IRS Amerika Serikat. (foto: Police State USA)

JAKARTA, DDTCNews – Penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berlangsung. Kebijakan yang sudah masuk pada pekan ketiga ini berisiko menganggu administrasi pajak di Negeri Paman Sam.

Pasalnya, hanya 12% staf Internal Revenue Service (IRS) yang bekerja tanpa bayaran sejak 22 Desember 2018. Mayoritas pegawai yang bekerja hanya berfokus pada keamanan dan teknologi. IRS tidak mengeluarkan pengembalian pajak (tax refund).

Biasanya, musim pengajuan pengembalian pajak biasanya dimulai pertengahan hingga akhir Januari. Namun, karena ada penutupan sebagian pemerintahan, IRS belum mengumumkan tanggal pasti. Jika government shutdown terus berlanjut, proses tax refund akan tertunda.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Hal ini, melansir 10tv.com, akan membuat para profesional pajak bekerja keras ketika ‘jendela’ pengajuan dibuka dalam waktu singkat. Government shutdown juga mempersulit musim pajak yang sudah kompleks karena berbagai perubahan sebagai efek Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Paul Mancinone, seorang CPA mengatakan IRS sebenarnya dapat membawa beberapa beberapa pekerja kembali ke proses pengembalian pajak. Namun, pencairan tax refund kemungkinan akan ditunda karena dana tidak tersedia jika government shutdown berlanjut.

Penutupan sebagian pemerintahan telah memangkas dana baru ke Departemen Keuangan. Hal ini membuat sebagian besar staf tidak dipekerjakan dan melumpuhkan kemampuan departemen dalam memenuhi fungsi inti.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Pejabat Departemen Keuangan mencoba untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan membanjirnya permintaan pengembalian pajak yang akan datang bulan depan. Dari akhir Januari hingga 2 Maret tahun lalu, IRS membayar pengembalian pajak US$147,6 miliar kepada 48,5 juta rumah tangga.

Sejumlah uang serupa bisa terunda pengembaliannya pada tahun ini. Hal ini dapat berdampak langsung pada ekonomi serta pada keuangan jutaan orang Amerika Serikat yang sering menghabiskan pengembalian pajak mereka setelah menerimanya.

Terlepas dari risiko penundaan pengembalian pajak tersebut, jika wajib pajak masih memiliki utang pajak kepada pemerintah, jatuh tempo akan tetap berada pada 15 April, ditutup atau tidaknya sebagian pemerintahan.

Sekadar informasi, government shutdown dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena ingin ada dana anggaran pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko senilai US$5 miliar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari