Genjot Ekonomi, Ini 4 Insentif Fiskal yang akan Ditawarkan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Kemudahan dalam berusaha terus menjadi perhatian pemerintah. Isu ini menjadi krusial karena berkaitan erat dengan peningkatan investasi yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah kebijakan masih dirasa kurang mendukung iklim kemudahan berinvestasi. Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan ada 4 insentif yang akan digulirkan pada pelaku usaha.

Dilansir dari laman Setkab RI, insentif pertama ialah tax allowance. Instrumen ini ialah bagaimana negara bisa memberikan fasilitas untuk mengurangkan penghasilan neto dari penanaman modal.

“Telah diputuskan oleh Bapak Presiden agar jumlah kelompok industri yang mendapatkan tax allowance diperluas, dari yang sekarang ini yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 tahun 2015 dan PP Nomor 9 tahun 2016 hanya 145 bidang usaha agar diperluas atau ditambahkan jumlahnya berdasarkan rekomendasi dari berbagai kementerian, terutama Menteri Industri, Menteri Energi, Menteri Pariwisata,” katanya usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (20/2).

Kedua, ialah tax holiday yang merupakan suatu insentif kepada perusahaan yang dengan nilai minimal Rp1 triliun atau Rp500 miliar. Insentif ini hanya berlaku untuk industri yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Segmen industri ini mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak penghasilan dengan pengurangan antara 10% hingga 100% dalam jangka waktu antara 5 hingga 15 tahun dan bahkan bisa diperpanjang 20 tahun.

Ketiga, ialah prioritas untuk usaha kecil menengah atau dalam hal ini perusahaan modal ventura yang menanamkan modal pada usaha menengah kecil. Penekanan insentif ini ialah untuk kelompok start-up dengan basis industri digital dan e-commerce makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Terakhir ialah memberikan deduksi PPh bagi kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu, perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi maupun pelatihan kepada tenaga kerjanya juga bisa menikmati insentif ini.

“Kegiatan riset dan development maupun kegiatan untuk melakukan pelatihan kepada tenaga kerja diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut deduction yang lebih tinggi dari apa yang mereka keluarkan, bisa 200%,” terang Sri Mulyani.

Selain empat macam insentif itu, terdapat titipan Presiden Joko Widodo untuk bisa ditingkatkan ke depannya. Misal, program atau kegiatan yang bersifat edukasi agar beban fiskal dari investasinya bisa diturunkan, sehingga akan mendorong pelaku usaha melakukan lebih banyak pelatihan termasuk pelatihan vokasi. (Amu)