Pemerintah Lanjutkan PPnBM DTP untuk Mobil Listrik CBU dan CKD

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas impor mobil listrik completely built up (CBU) tertentu dan penyerahan mobil listrik completely knocked down (CKD) tertentu.

Insentif PPnBM DTP atas impor mobil listrik CBU tertentu dan penyerahan mobil listrik CKD tertentu telah diberikan pada 2024 berdasarkan PMK 9/2024 dan diputuskan untuk kembali diberikan pada tahun ini berdasarkan PMK 135/2024.

"Bahwa kebijakan pemberian insentif fiskal tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PMK 9/2024 ... perlu dilanjutkan dengan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa PPnBM atas impor dan/atau penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025," bunyi bagian pertimbangan PMK 135/2024, dikutip Rabu (8/1/2025).

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) PMK 135/2024, fasilitas PPnBM DTP diberikan atas impor mobil listrik CBU dan penyerahan mobil listrik CKD yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Mobil listrik yang memenuhi persyaratan tercantum dalam perincian pada surat persetujuan yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Fasilitas PPnBM DTP sebesar 100% dari jumlah PPnBM yang terutang diberikan untuk masa pajak Januari 2025 hingga masa pajak Desember 2025. Pemenuhan masa pajak dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) mobil listrik CBU atau tanggal faktur pajak penyerahan mobil listrik.

Impor mobil listrik CBU yang memperoleh fasilitas PPnBM DTP harus dibuatkan dokumen PIB sesuai ketentuan kepabeanan dan laporan realisasi PPnBM DTP. PIB dibuat dengan memuat informasi terkait nomor dan tanggal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor, kode fasilitas impor, merek, tipe dan varian, nomor rangka, dan kode harmonized system (HS).

Kode fasilitas impor yang harus dicantumkan adalah kode 87. Namun, dalam hal surat persetujuan pemanfaatan insentif impor hanya mencakup PPnBM DTP, kode yang digunakan adalah 89.

Adapun penyerahan mobil listrik CKD harus dibuatkan faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan dan laporan realisasi PPnBM DTP. Faktur pajak atas penyerahan mobil listrik CKD harus diterbitkan terpisah dengan faktur pajak atas penyerahan mobil lainnya.

Faktur pajak atas penyerahan mobil listrik CKD harus memuat informasi terkait merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Faktur dibuat dengan kode transaksi 01 dan keterangan 'PPnBM DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI PMK NOMOR … TAHUN …'.

PMK 135/2024 telah diundangkan pada 31 Desember 2024 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal tersebut. (sap)