Gandeng Kejaksaan, Tim Penagih Tunggakan Pajak Dibentuk

MEDAN, DDTCNews – Pemerintah Kota Medan, Sumatra Utara menggandeng Kejaksaan Negeri Medan untuk membentuk tim khusus yang akan menagih tunggakan pajak daerah.

Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho mengatakan pembentukan tim tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencegah risiko kebocoran penerimaan pajak daerah. Menurutnya, kerja sama dengan Kejaksaan akan mendorong masyarakat lebih patuh membayar pajak sesuai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

"[Ini] diikuti dengan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan STPD dengan melaporkan laporan hasil penjualan," katanya, dikutip pada Selasa (10/11/2020).

Arief mengatakan selama ini Pemkot Medan telah melakukan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Misalnya, dengan memasang alat perekam transaksi atau tapping box di tempat usaha restoran, hiburan, serta hotel.

Pemantauan kepatuhan dalam penyetoran pajak berdasarkan tapping box telah berjalan secara online. Langkah itu membuat kepatuhan pelaku usaha makin baik.

Pemkot lantas melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah lainnya dengan menyampaikan STPD secara online. Dengan sistem tersebut, wajib pajak kini tinggal mengakses STPD-nya melalui ponsel.

Namun, Arief ingin upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah lebih baik dengan membentuk tim penunggak pajak bersama Kejaksaan Negeri. Dengan tim tersebut, Dinas Pendapatan Daerah dan Kejaksaan Negeri Medan bisa dengan cepat menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menagih Tunggakan.

Dikutip dari gosumut.com, Arief juga tengah mempertimbangkan untuk memasang spanduk berbunyi ‘Perusahaan Ini Belum Membayar Pajak’. Spanduk tersebut akan diberikan pada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemerintah Kota Medan merancang pendapatan dalam APBN 2021 senilai Rp5,15 triliun. Pemkot menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp2,15 triliun atau 41,90%, sedangkan dana transfer senilai Rp2,99 triliun atau 57,10%.

Misalnya pada pajak hotel, target penerimaannya senilai Rp121 miliar, sedangkan pajak restoran Rp250 miliar, pajak hiburan Rp47 miliar, serta pajak reklame Rp34 miliar. (kaw)