RUMANIA

Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Agustus 2021 | 13:23 WIB
Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Ilustrasi penghindaran pajak

BUCHAREST, DDTCNews - Presiden Rumania Klaus Iohannis resmi mengganti pejabat menteri keuangan di pemerintahannya. Langkah ini diambilnya untuk meningkatkan upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

Presiden Iohannis pada 18 Agustus 2021 memberhentikan Alexandru Nazare sebagai menteri keuangan dan menggantinya dengan ekonom Dan Vilceanu. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Florin Citu.

"Kemenkeu di bawah Nazare telah tertinggal dalam sejumlah proyek besar dan penting," kata PM Citu dikutip pada Jumat (20/8/2021).

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Dia menyampaikan kinerja otoritas fiskal pemerintah Rumania berada di bawah ekspektasi presiden dalam dua kegiatan. Pertama, penyerapan dana Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi yang dinilai belum optimal. Kedua, kurangnya upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

PM Citu menyampaikan pencopotan Nazare sebagai menkeu sudah dilakukan pada Juli 2021. Selama 45 hari sejak dicopot, perdana menteri menjadi pelaksana tugas menkeu sebelum presiden menunjuk pejabat baru.

Selama periode transisi tersebut kantor perdana menteri akan melaksanakan beberapa tugas Kemenkeu seperti penyusunan dan revisi anggaran negara. Kemudian PM Citu memimpin penyusunan strategi konsolidasi fiskal jangka menengah yang wajib disampaikan kepada Komisi Eropa.

Baca Juga:
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Pergantian posisi menkeu menyebabkan ketegangan politik pada internal koalisi pemerintah. Pasalnya, Nazare menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Dia pun menolak mengundurkan diri.

Pemimpin partai berkuasa Ludovic Orban juga menentang pencopotan Nazare dari posisi menkeu. Menurutnya, dewan koalisi tidak sepakat dengan keputusan PM Citu mengganti menkeu pada saat ini.

"Saya tidak menyetujui pemecatan tersebut dan lebih jauh lagi PM Citu gagal mendapatkan persetujuan dari badan pimpinan koalisi," ujar Orban seperti dilansir intellinews.com.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?