RUMANIA

Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Agustus 2021 | 13:23 WIB
Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Ilustrasi penghindaran pajak

BUCHAREST, DDTCNews - Presiden Rumania Klaus Iohannis resmi mengganti pejabat menteri keuangan di pemerintahannya. Langkah ini diambilnya untuk meningkatkan upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

Presiden Iohannis pada 18 Agustus 2021 memberhentikan Alexandru Nazare sebagai menteri keuangan dan menggantinya dengan ekonom Dan Vilceanu. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Florin Citu.

"Kemenkeu di bawah Nazare telah tertinggal dalam sejumlah proyek besar dan penting," kata PM Citu dikutip pada Jumat (20/8/2021).

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Dia menyampaikan kinerja otoritas fiskal pemerintah Rumania berada di bawah ekspektasi presiden dalam dua kegiatan. Pertama, penyerapan dana Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi yang dinilai belum optimal. Kedua, kurangnya upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

PM Citu menyampaikan pencopotan Nazare sebagai menkeu sudah dilakukan pada Juli 2021. Selama 45 hari sejak dicopot, perdana menteri menjadi pelaksana tugas menkeu sebelum presiden menunjuk pejabat baru.

Selama periode transisi tersebut kantor perdana menteri akan melaksanakan beberapa tugas Kemenkeu seperti penyusunan dan revisi anggaran negara. Kemudian PM Citu memimpin penyusunan strategi konsolidasi fiskal jangka menengah yang wajib disampaikan kepada Komisi Eropa.

Baca Juga:
Kinerja PNBP Bisa Jadi Indikator Stabilitas Negara, Begini Alasannya

Pergantian posisi menkeu menyebabkan ketegangan politik pada internal koalisi pemerintah. Pasalnya, Nazare menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Dia pun menolak mengundurkan diri.

Pemimpin partai berkuasa Ludovic Orban juga menentang pencopotan Nazare dari posisi menkeu. Menurutnya, dewan koalisi tidak sepakat dengan keputusan PM Citu mengganti menkeu pada saat ini.

"Saya tidak menyetujui pemecatan tersebut dan lebih jauh lagi PM Citu gagal mendapatkan persetujuan dari badan pimpinan koalisi," ujar Orban seperti dilansir intellinews.com.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Rabu, 02 Oktober 2024 | 17:30 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja PNBP Bisa Jadi Indikator Stabilitas Negara, Begini Alasannya

Senin, 23 September 2024 | 17:43 WIB ANALISIS PAJAK

Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Sabtu, 21 September 2024 | 14:33 WIB PENGAWASAN PAJAK

Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu