Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

JAKARTA, DDTCNews - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau investment grade dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan afirmasi ini didukung oleh kinerja ekonomi yang stabil dan prospek pertumbuhan yang solid. Menurutnya, hasil penilaian tersebut juga menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup kuat.

"Keputusan ini mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam mencapai konsolidasi fiskal yang cepat," katanya, dikutip pada Selasa (19/3/2024).

Fitch menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif dalam jangka menengah, didukung oleh stabilitas ekonomi dan rasio utang pemerintah yang relatif rendah terhadap PDB. Namun, pendapatan negara dan indikator struktural yang masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara peers 'BBB' masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

Fitch juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, didorong oleh investasi domestik yang kuat dan konsumsi dalam negeri yang stabil. Ke depannya, Fitch memperhitungkan pendapatan pemerintah berpotensi meningkat seiring waktu.

Deni mengatakan keputusan untuk mempertahankan outlook stabil ini mencerminkan keyakinan Fitch Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek. Dengan demikian, prospek ke depan bagi Indonesia tetap stabil.

Selain itu, afirmasi penilaian dari Fitch juga menjadi bukti konkret stabilitas politik dan kebijakan di Indonesia tetap terjaga dengan baik di masa pemilihan umum.

Menurutnya, pemerintah akan tetap waspada terhadap risiko global dan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

"Pemerintah juga terus berkomitmen dalam melindungi daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pemulihan ekonomi," ujarnya.

Selain Fitch, sejumlah lembaga pemeringkat kredit lainnya juga turut menilai kelayakan investasi di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni Moody’s, S&P, JCR Agency, dan R&I.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai afirmasi peringkat kredit Indonesia oleh Fitch menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang terjaga setelah pemilu 2024.

Menurutnya, kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan BI di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Ke depan, BI juga akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, serta merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan keuangan.

"Termasuk melalui penyesuaian lebih lanjut stance kebijakan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pada laporannya, Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,9% pada 2024 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang solid, di tengah pelemahan ekspor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Pasca-pemilu 2024, Fitch memperkirakan implementasi kebijakan struktural seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, kebijakan hilirisasi komoditas, dan pengembangan industri kendaraan listrik akan terus berlanjut.

Kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi juga turut mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% pada 2025.

Di sisi lain, Fitch menilai kebijakan fiskal yang berhati-hati terus berlanjut dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,5%-2,9% pada 2024-2025, tetap terjaga di bawah 3% dari PDB. Keyakinan tersebut didasari oleh rekam jejak dukungan politik untuk memastikan kredibilitas kebijakan fiskal.

Dalam jangka menengah, risiko fiskal berpotensi meningkat terkait dengan ketidakpastian program belanja pemerintah, meskipun disertai dengan rencana peningkatan signifikan rasio penerimaan terhadap PDB yang diharapkan dapat memperbaiki struktur APBN pemerintah. (sap)