PERTUMBUHAN EKONOMI 2020

Ekonomi Diramal Resesi, Begini Kata Jokowi

Dian Kurniati | Kamis, 25 Juni 2020 | 14:26 WIB
Ekonomi Diramal Resesi, Begini Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil kepresidenan melambaikan tangan ketika meninggalkan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka meninjau posko penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru/nz)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki fokus yang sama besar untuk menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona.

Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi untuk menangani kedua krisis itu sekaligus. Dia menjamin manajemen penanganan krisis itu berjalan seimbang sehingga tak perlu mengorbankan aspek kesehatan maupun ekonomi.

"Dalam manajemen krisis ini, rem dan gas harus betul-betul seimbang. Tidak bisa kita gas di ekonomi tetapi kesehatannya terabaikan, tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di kesehatan tetapi ekonominya terganggu," katanya dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, Kamis (25/6/2020).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jokowi mengatakan akan terus memantau berbagai proyeksi ekonomi yang disampaikan oleh lembaga keuangan dunia. Misalnya yang terbaru dari Dana Moneter Internasional dengan prediksi semua negara maju mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

Indonesia juga diproyeksi tumbuh minus 0,3% tahun ini. Adapun ekonomi AS pada 2020 diprediksi terkontraksi 8%, Jepang minus 5,8%, Jerman minus 7,5%, dan Inggris minus 10,2%. Ada pula Prancis terkontraksi hingga 12,5%, serta Italia dan Spanyol yang masing-masing minus 12,8%.

Presiden menilai proyeksi pertumbuhan negatif pada negara-negara maju tersebut juga berarti akan diiringi oleh penurunan permintaan, sebagai akibat dari pelemahan konsumsi masyarakatnya.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Hal itu juga bisa langsung merembet pada produksi berbagai barang, termasuk asal Indonesia, yang biasanya diekspor ke negara-negara maju tersebut. "Artinya demand, suplai, produksi, semuanya rusak dan terganggu," ujarnya.

Berdasarkan gambaran itulah, Jokowi menyebutkan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona sama beratnya dengan krisis kesehatan.

Saat kasus virus Corona mulai ditemukan di Indonesia, Presiden juga sempat menelepon Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva untuk menanyakan potensi krisis ekonomi akibat pandemi.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

"Dia mengatakan bahwa betul-betul dunia global berada pada posisi krisis ekonomi yang tidak mudah, yang lebih berat dari depresi besar 1930," katanya.

Jokowi meminta semua gubernur, bupati, wali kota ikut memikirkan keseimbangan kebijakan untuk menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Dalam hal memasuki era kenormalan baru atau new normal, dia juga menegaskan agar semuanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari proses prakondisi, penentuan waktu yang tepat, hingga menentukan sektor prioritas yang akan dipulihkan.

"Sektor yang memiliki risiko rendah tentu saja didahulukan. Sektor yang memiliki risiko sedang tentu saja dinomorduakan, dan sektor yang memiliki risiko tinggi dinomortigakan atau dinomorempatkan atau dinomorlimakan," pungkasnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 Juni 2020 | 15:17 WIB

Upaya bertahapnya juga harus diiringi dengan kajian evaluasi untuk memastikan langkah selanjutnya

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB