PMK 34/2020

Efek Covid-19, Begini Ketentuan Barang Bebas Bea Masuk & Pajak Impor

Dian Kurniati | Jumat, 24 April 2020 | 12:36 WIB
Efek Covid-19, Begini Ketentuan Barang Bebas Bea Masuk & Pajak Impor

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang membebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas importasi berbagai barang untuk penanganan virus Corona (Covid-19).

Akun resmi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di media sosial menjelaskan aturan barang bawaan penumpang dan barang kiriman dari luar negeri yang bisa masuk dalam kelompok yang dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Ketentuan itu tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga:
Indonesia Kenakan Bea Masuk Tambahan untuk Dua Produk Wol Ini

“Penyederhanaan pelayanan impor barang yang digunakan untuk penanganan Covid-19 ada yang melalui mekanisme barang kiriman dan barang bawaan penumpang," bunyi keterangan pada akun Instagram @beacukaiRI, Jumat (24/4/2020).

Syarat pertama barang bawaan penumpang dan barang kiriman bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nilainya tidak melebihi US$500. Nilai barang yang melebihi ketentuan akan tetap dikenai bea masuk dan pajak.

Setelah itu, ada ketentuan jenis dan jumlah barang yang dibebaskan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor, yang terbagi dalam 10 kelompok produk. Pada kelompok produk pertama ada hand sanitizer, yang mencakup jenis barang berupa antiseptik untuk obat hingga disinfektan lainnya dengan batasan 5 liter atau 5 kilogram per orang/barang kiriman.

Baca Juga:
Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

Pada kelompok produk zat disinfektan atau bahan pembuat disifektan dibatasi maksimal 5 liter atau 5 kilogram per orang/barang kiriman. Selanjutnya, produk mengandung disinfektan seperti preparat pembersih kulit dibatasi 5 buah per orang/barang kiriman.

Pada kelompok produk rapid test dibatasi 50 buah per orang/barang kiriman. Demikian pula PCR test atau reagent untuk analisis PCR yang juga dibatasi 50 buah per orang/barang kiriman.

Kelompok produk virus transfer media dibatasi 500 buah per orang/barang kiriman, sedangkan dacron swab dibatasi 100 buah per orang/barang kiriman.

Baca Juga:
Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk, Begini Aturannya

Sementara itu, bawaan atau kiriman masker dibatasi 500 lembar atau 10 kotak per orang/barang kiriman, dan pakaian pelindung dibatasi 20 buah per orang/barang kiriman. Adapun kelompok produk sarung tangan bedah dari karet, dibatasi maksimal 50 buah atau 10 kotak per orang/barang kiriman.

Khusus barang kiriman, penerima barang wajib menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mendapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. "(Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor) berlaku selama pandemi Covid-19," bunyi keterangan DJBC. (kaw)

View this post on Instagram

A post shared by DITJEN BEA CUKAI (@beacukairi) on


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 17:17 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Beri Asistensi, DJBC Harap Perusahaan Bisa Pertahankan Status AEO

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:00 WIB PMK 8/2025

Indonesia Kenakan Bea Masuk Tambahan untuk Dua Produk Wol Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 10:19 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

Minggu, 09 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet untuk Peralatan Konser Maroon 5

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 19:30 WIB KELAS PPH PASAL 21 (7)

Dasar Pengenaan-Pemotongan PPh 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Rabu, 12 Februari 2025 | 19:21 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Optimalkan Penerimaan, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:37 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Tiga Jurus Bahlil Naikkan Lifting Minyak, Termasuk Aktifkan Sumur Tua

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:17 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Beri Asistensi, DJBC Harap Perusahaan Bisa Pertahankan Status AEO

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:01 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax Masih Terkendala, Batas Upload Faktur Pajak Tetap Tanggal 15

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:00 WIB PMK 7/2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Download di Sini

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:30 WIB KABUPATEN PROBOLINGGO

Sebar SPPT Lebih Cepat, Pemkab Imbau WP Segera Bayar Tagihan PBB

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:00 WIB KABUPATEN BANGKA BELITUNG

Pemda Ini Tegaskan Tambang Ilegal Tetap Harus Bayar Pajak Daerah