SURVEI EKONOMI OECD 2018

Diskusi Soal Pajak, Delegasi OECD Kunjungi Kantor DDTC

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 01 Februari 2018 | 15:05 WIB
Diskusi Soal Pajak, Delegasi OECD Kunjungi Kantor DDTC

Delegasi OECD dan perwakilan DDTC berfoto bersama setelah berdiskusi soal isu-isu ekonomi dan perpajakan di Indonesia di DDTC Library, Jakarta, Kamis (1/2). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Delegasi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada hari ini, Kamis (1/2), melakukan kunjungan ke kantor DDTC.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai persiapan OECD dalam menyusun 2018 OECD Economic Survey of Indonesia. Pada kesempatan ini, delegasi OECD dan DDTC berdiskusi mengenai berbagai isu dalam konteks perkembangan ekonomi dan pajak di Indonesia.

Adapun kunjungan OECD di Indonesia ini diwakili oleh Peter Jarrett (Divison Head, Country Studies 1), Christine Lewis (Senior Economist, Indonesia Desk), Patrice Ollivaud (Economist, Indonesia Desk), dan Peter Haxton (Policy Analyst, Regional Development and Tourism Division).

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Pewakilan OECD ini disambut baik oleh pihak DDTC yang diwakili oleh Danny Septriadi (Senior Partner), B. Bawono Kristiaji (Partner of Research and Training), dan David Hamzah Damian (Partner of Tax Compliance and Litigation).

Secara umum, diskusi ini dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pajak di Indonesia. Survei 2018 tersebut nantinya akan mengevaluasi seberapa efisien dan efektif kebijakan yang dilakukan dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

“Diskusi ini membahas berbagai perkembangan ekonomi dan pajak di Indonesia, serta berbagai persoalan yang terkait dengan perubahan kebijakan terkini,” ujar Bawono seusai diskusi tersebut.

Sebagai informasi, dalam menyusun survei ekonomi Indonesia 2018 ini, OECD juga mengunjungi berbagai instansi/lembaga terkait di Indonesia yang diselenggarakan selama 29 Januari-2 Februari 2018. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN