Diajukan ke Parlemen Akhir Februari, RUU Pajak Digital Berlaku Surut

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Prancis akan terus maju dengan langkah unilateral dalam pemajakan perusahaan digital dan teknologi besar. Pemerintah akan menyodorkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan berlaku surut hingga 1 Januari 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire pada Minggu (20/1/2019). Rancangan payung hukum pajak ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook, Amazon) ini akan dipresentasikan ke jajaran pemerintahan pada akhir Februari 2019.

“Dan dengan cepat akan diajukan ke parlemen untuk pemungutan suara. Pajak akan berlaku pada 1 Januari 2019,” ujarnya, seperti dilansir dari The Local pada Senin (21/1/2019).

Dengan demikian, meskipun pengesahan undang-undang tersebut disahkan setelah Februari, pengenaan pajak berlaku surut (retroaktif) hingga 1 Januari 2019. Hal ini sejalan dengan penyataan Bruno sebelumnya.

Pajak baru sebagai langkah unilateral dari Prancis ini akan mempengaruhi perusahaan dengan penjualan global lebih dari 750 juta euro dan penjualan di Prancis 25 juta euro . Dua kriteria nilai penjulan ini akan menjadi tolak ukur pemerintah mengenakan pajak.

“Jika dua kriteria ini tidak terpenuhi, mereka [pajak] tidak akan dikenakan,” tegas Bruno.

Adapun tarif yang akan dikenakan cenderung bervariasi sesuai dengan tingkat penjualan. Namun, dia mengatakan tarif maksimum akan dipatok sebesar 5%. Formulasi tarif ini diperkirakan mampu menambah penerimaan negara sekitar 500 juta euro tiap tahunnya.

Prancis telah berupaya keras menyodorkan pajak ‘GAFA’ untuk memastikan raksasa internet atau digital global membayar bagiannya dengan adil. Apalagi perusahaan-perusahaan tersebut selama ini beroperasi di kawasan Eropa, tak terkecuali di Prancis.

Terkait dengan langkah pemerintah Prancis ini, Google Prancis menolak untuk memberikan komentar. Sementara, seorang juru bicara Facebook Prancis mengatakan perusahaannya akan terus menghormati kewajiban fiskal yang ada.

“Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang di Prancis dan Eropa,” ujarnya. (kaw)