PEMILU 2024

Debat Cawapres 22 Desember di JCC, Formatnya Sama? Ini Kata KPU

Dian Kurniati | Senin, 18 Desember 2023 | 18:07 WIB
Debat Cawapres 22 Desember di JCC, Formatnya Sama? Ini Kata KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari (tengah) menyampaikan sambutan sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan debat kedua untuk calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) peserta pemilu 2024 akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan debat kedua capres-cawapres dijadwalkan pada 22 Desember 2023. Secara umum, format debat kedua ini tidak berubah dari debat pertama yang diikuti ketiga capres pada pekan lalu.

"Formatnya sama persis. Tidak ada perubahan sebagaimana yang terjadi di debat calon presiden yang pertama," katanya, Senin (18/12/2023).

Baca Juga:
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Hasyim mengatakan tema debatnya yakni ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Dia menjelaskan debat kedua ini akan diikuti oleh ketiga cawapres. Debat tersebut dimulai pukul 19.00 WIB, serta disiarkan secara langsung dengan durasi selama 120 menit.

Seperti debat pertama, debat kedua ini akan terdiri atas 6 segmen. Segmen pertama akan diisi dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan tema.

Baca Juga:
580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Pada segmen kedua dan ketiga, masing-masing cawapres akan menjawab pertanyaan yang disusun tim panelis. Pertanyaan disampaikan adalah moderator. Pada segmen keempat dan kelima, cawapres diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing cawapres yang lain.

"Segmen keenam nanti closing statement atau pernyataan terakhir sebagai kesimpulan masing-masing cawapres tentang topik yang dijadikan bahan untuk debat cawapres," ujarnya.

Hasyim menambahkan setiap paslon akan memperoleh 75 undangan untuk menghadiri debat secara langsung. Menurutnya, capres-cawapres serta pimpinan partai politik akan memperoleh undangan tersendiri.

Baca Juga:
Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

Berdasarkan pada rapat evaluasi debat pertama yang dilaksanakan pada 14 Desember 2023, masing-masing tim pasangan capres-cawapres juga bersepakat untuk mematuhi semua tata tertib selama berada di arena debat.

Pajak Masuk Jadi Tema Debat

Seperti diketahui, untuk pertama kalinya pajak pajak dinyatakan secara langsung sebagai salah satu aspek yang akan menjadi tema debat capres-cawapres. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.

Masuknya pajak menjadi tema debat capres ini sejalan dengan dorongan DDTCNews melalui program Pajak dan Politik (Pakpol) dengan tagline Suaramu, Pajakmu. Redaksi DDTCNews meyakini perpajakan tidak boleh ditinggalkan dalam berbagai diskursus pada saat momentum pesta demokrasi.

Baca Juga:
Belanja APBN 2025 Fleksibel, Kemenkeu Pastikan Bakal Tetap Prudent

Terlebih, perpajakan adalah kontributor terbesar dari pendapatan negara. Founder DDTC sekaligus Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam juga pernah menyampaikan pertanyaan pemantik, “Agenda Anda bagus, bagaimana mendanainya?” Simak ‘Pemilu 2024 Harus Bicara Soal Perpajakan!

Oleh karena itulah, sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai rencana program pembangunan, tetapi juga cara pendanaannya. Mengapa? Karena cara pendanaan, termasuk kebijakan perpajakan, akan berpengaruh juga seberapa besar kontribusi dari masyarakat wajib pajak.

Untuk mengisi diskusi pada ruang publik tersebut, DDTCNews juga sudah menggelar lomba menulis artikel pajak dan politik berhadiah total Rp57 juta. Dengan tema Platform Pajak dalam Pemilu 2024, beragam topik diulas dalam 214 artikel yang masuk.

Baca Juga:
Pemerintah Alokasikan Rp15 Triliun untuk Pembangunan IKN pada 2025

Selain itu, DDTCNews juga menggelar survei pajak dan politik yang diikuti sebanyak 2.080 responden. Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Mayoritas (93,8% dari 2.080 responden) menganggap debat capres-cawapres perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. Simak ‘Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:45 WIB HUT KE-17 DDTC

Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Jumat, 27 September 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja