PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dana Transfer untuk Daerah yang Tidak Mengirim Hasil Swab Ditunda

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 01 Oktober 2020 | 14:40 WIB
Dana Transfer untuk Daerah yang Tidak Mengirim Hasil Swab Ditunda

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kiri) memberikan instruksi tentang jaga jarak antar kursi saat meninjau kegiatan belajar tatap muka di SMAN 1 Pontianak, Kalbar, Kamis (3/9/2020). Sutarmidji meminta sekolah-sekolah untuk selalu berinovasi dalam penerapan protokol kesehatan guna membuat lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi guru serta siswa. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nz)

PONTIANAK, DDTCNews— Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan akan menunda transfer dana bagi hasil pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengirimkan sampel hasil swab Covid-19.

Sutarmidji menekankan sangat serius dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Untuk itu, ia tak segan memberikan tindakan tegas pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak serius dalam penanganan Covid-19, seperti tak mengirimkan hasil sampel swab Covid-19

"Saya pastikan daerah yang tidak mengirim hasil swab, anggaran tidak ditransfer. Kepala daerah itu saya yang minta, bukan hanya jabatannya, tapi tanggung jawabnya yang lebih penting. Jangan gunakan anggaran Covid-19 ini untuk kepentingan politik," tegasnya, Rabu (30/9/2020).

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Sebelumnya, Sutarmidji menargetkan setiap Kabupaten/Kota harus mengirim 200 sampel swab Covid-19 per minggunya. Namun, dia menyebut setidaknya ada tiga kabupaten di Kalimantan Barat yang belum mengirimkan hasil sampel swab Covid-19.

Sutarmidji menyatakan tidak main-main dengan imbauan yang dilontarkan. Dia menyebut benar-benar akan menunda dana transfer bagi hasil pajak daerah bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak patuh. Dia akan mengambil tindakan tegas lain seperti tidak memberikan fasilitas pembangunan.

"Saya tunda transfer bagi hasil pajak daerah, kemudian tidak menjadikan fasilitas pembangunan daerah. Coba saja kalau tidak percaya dengan yang saya ucapkan, akan saya lakukan. Ada tiga Sekadau, Melawi dan Kayong belum ada kirim sampel makanya zona hijau," bebernya.

Baca Juga:
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Sutarmidji berujar selalu memantau perkembangan informasi kasus Covid-19 di Kalimantan Barat. Ia pun menunjukan histori percakapannya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yang bisa mencapai ratusan pesan setiap harinya.

"Saya lihat datanya setiap hari bahkan perjam. Sembuh bukan berarti bersih dari virus, Makanya disuruh isolasi karena masih bisa menjangkiti orang lain," pungkasnya, seperti dilansir pontianak.tribunnews.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Minggu, 01 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Kelompok Kelas Menengah Kian Rentan

Kamis, 29 Agustus 2024 | 09:20 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Perdana, DJP Kalbar Mulai Kenalkan Coretax kepada Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja