Cegah Resesi, Penyerapan Anggaran Digenjot

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya mempercepat penyerapan APBN 2020 baik APBN secara umum maupun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi hingga -5,32% (yoy) pada kuartal II/2020.

Melalui percepatan penyerapan dari seluruh anggaran yang ada, diharapkan belanja pemerintah mampu menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi.

Seperti diketahui, kinerja konsumsi pemerintah pada kuartal II/2020 masih mengalami kontraksi hingga -6,9% (yoy), tidak berjalan countercyclical sebagaimana yang terus didengungkan oleh pemerintah.

"Percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci pada kuartal/III 2020 untuk mengurangi kontraksi perekonomian atau bahkan menghindari resesi teknikal," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (24/8/2020).

Meski demikian, Sri Mulyani mencatat masih terdapat hambatan dalam merealisasikan belanja pemerintah, terutama untuk merealisasikan belanja barang dan belanja modal.

Realisasi belanja barang dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) banyak yang terhambat akibat pola kerja baru di tengah pandemi Covid-19 yakni work from home (WFH).

Akibat pola kerja baru ini, belanja barang yang kebanyakan berupa belanja perjalanan dan belanja penyelenggaran event tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, belanja barang pun bakal dialihkan untuk mendukung digitalisasi birokrasi.

Belanja modal juga masih sulit dieksekusi di tengah pandemi. Karena itu, sambung Sri Mulyani, K/L yang berkontribusi besar terhadap realisasi belanja modal seperti Kementerian PUPR bakal digenjot realisasi belanja modalnya.

"Kami bantu seluruh K/L agar anggaran PEN dan belanja KL ini bisa cepat, termasuk perubahan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA). Kami juga bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pengadaannya," katanya.

Untuk penyerapan anggaran program PEN, Sri Mulyani mengakui memang masih ada problem tersendiri untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja ini.

Program PEN yang merupakan kelanjutan dari program existing seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako bisa dieksekusi dan diserap secara optimal mengingat sudah tersedianya data untuk mendukung program tersebut.

Program-program yang merupakan usulan baru cenderung lambat untuk dieksekusi mengingat ketersediaan data yang kurang memadai. "Kendala awal biasanya data yang terbatas, terutama ketepatan nama dan alamat serta rekening kalau kebijakan ini berupa cash transfer," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, K/L yang mengusulkan program baru dalam program PEN dituntut untuk membuat desain kebijakan yang simpel dan sederhana agar bisa cepat dieksekusi dan bisa segera berdampak bagi pemulihan ekonomi dan masyarakat. (Bsi)