Cegah Kebocoran Pajak, Pemasangan Tapping Box Digencarkan

MOJOKERTO, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan tapping box kepada para pelaku usaha.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan pemasangan tapping box ditujukan untuk memudahkan pengusaha dalam menjalankan kewajiban pajak daerahnya. Dia menuturkan tapping box juga mampu mencegah kebocoran pajak daerah.

“Tapping Box merupakan upaya optimalisasi pendapatan daerah dan merupakan indikator kesuksesan program pemberantasan korupsi. Pasalnya, setiap transaksi akan terekam,” kata Ika, dikutip Jumat (9/10/2020).

Ika menjelaskan setiap transaksi yang direkam pada tapping box tersebut akan tersinkronisasi dengan sistem pendapatan daerah di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA).

Menurutnya, pemasangan tapping box ini juga sejalan dengan misi Kota Mojokerto yaitu mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Oleh karena itu, Ika berharap pemasangan tapping box dapat meningkatkan PAD dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun terdapat dua sasaran lain yang ingin dicapai dari pemasangan tapping box.

“Ada dua sasaran. Pertama adalah meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kedua, terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah,” tuturnya.

Pemkot juga telah menerbitkan Perwali No.15/2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah. Perwali ini akan menjadi landasan hukum wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir agar melaksanakan ketentuan perekaman transaksi pajak dengan tapping box.

Selain itu, pemkot juga bekerja sama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI. Kerja sama itu terkait dengan Program Monitoring Centre Prevention (MCP) yang ditujukan untuk memantau penggunaan tapping box.

Ika mengimbau pelaku usaha menggunakan tapping box di setiap tempat usahanya sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah. Dengan tapping box, transaksi pelaku usaha dapat terekam secara efisien, akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan KPK telah mengembangkan Program MCP sejak 2016. Dia menyebut Program MCP dapat menjadi alat sekaligus upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan optimalisasi PAD.

“Tapping box dapat mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Pendataan pendapatan daerah dari pajak juga akan tersampaikan secara transparan dan akuntabel,” ujar Lili, seperti dilansir beritajatim.com.