TIPS PAJAK

Cara Bikin Kode Billing untuk Pajak Hadiah Undian di DJP Online

Ringkang Gumiwang | Senin, 07 Juni 2021 | 16:40 WIB
Cara Bikin Kode Billing untuk Pajak Hadiah Undian di DJP Online

HADIAH undian merupakan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Penghasilan yang didapat dari hadiah undian wajib dipotong atau dipungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No. PER-11/PJ/2015, penghasilan berupa hadiah dari undian dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah dan bersifat final.

Untuk diperhatikan, pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh adalah penyelenggara undian atau pemberi hadiah baik dalam bentuk orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi, atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah undian.

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan Pemindahbukuan Lewat e-Pbk Versi 2.0

Dengan demikian, kewajiban membayar PPh atas pajak undian ditanggung pemenang, tetapi dipotong oleh pemberi hadiah atau penyelenggara undian. Selanjutnya, penyelenggara-lah yang akan menyetorkan PPh hadiah undian tersebut kepada pemerintah.

Dalam menyetorkan pajak hadiah undian, penyelenggara undian diharuskan untuk membuat kode billing. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat kode billing untuk pembayaran PPh final atas hadiah undian.

Mula-mula, silakan akses DJP Online. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan.. Pada tampilan menu utama DJP Online, pilih menu Bayar dan klik e-billing. Anda akan diarahkan untuk mengisi surat setoran elektronik.

Baca Juga:
Cara Unduh Sertifikat Elektronik di Laman e-Nofa

Silakan isi data-data yang diminta. Untuk jenis pajak, kode yang dipilih adalah 411128 – PPh Final. Lalu, kode yang dipilih untuk jenis setoran adalah 405–Ps 4 (2) Hadiah Undian. Lalu, isi masa pajak. Setelah itu, isikan tahun pajaknya. Untuk subjek pajak, centang NPWP sendiri.

Lalu, isi jumlah setor. Jangan lupa untuk juga mengisi kolom terbilang dan uraiannya. Jika sudah, silakan untuk memastikan kembali data yang telah diisi. Jika sudah yakin, klik Buat Kode Billing. Isi kode keamanan (captcha) dan klik Submit.

Selanjutnya, Anda akan melihat ringkasan surat setoran elektronik. Silakan periksa kembali, lalu klik Cetak. Nanti, Anda otomatis mengunduh kode billing. Anda juga bisa melihat nomor kode billing atau ID Billing yang akan digunakan untuk pembayaran.

Baca Juga:
Cara Hitung PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap di Kalkulator DDTCNews

Untuk diingat, penyetoran PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak (secara kolektif).

Selain itu, penyelenggara juga wajib menyampaikan SPT Masa ke KPP Pajak atau KP2KP tempat pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah hadiah undian dibayarkan atau diserahkan. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Kamis, 17 Oktober 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Diskon Pokok PBB-P2 sebesar 100% ke Pemprov DKI Jakarta

Selasa, 15 Oktober 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Mengetahui NITKU Cabang Lewat DJP Online

Kamis, 10 Oktober 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Tempat Usaha sebagai Objek Pajak Restoran di Jakarta

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja