Buntut Sengketa, Google India Dapat Keringanan Pemotongan Pajak

NEW DELHI, DDTCNews – Pengadilan Tinggi Delhi memberikan keringanan kepada anak usaha Google yang berbasis di Singapura, dalam sengketa pajaknya melawan otoritas pajak India.

Dalam surat perintah sementara yang diterbitkan pengadilan, Google Asia Pacific Pte Ltd diberi izin untuk menerima pembayaran sejumlah Rs1.106,41 crore dari Google Cloud India setelah dipotong pajak 8%. Potongan pajak ini lebih rendah dari tuntutan otoritas, yakni 10%.

Sebelumnya, otoritas pajak India meminta potongan pajak 10% setelah perusahaan mengajukan sertifikat untuk membayar pajak nol persen. Namun, Google Asia Pasific mengajukan banding di pengadilan bahwa tidak boleh ada pemotongan pajak atas pembayarannya dari Google Cloud India karena telah dikenakan retribusi pemerataan sebesar 2%.

Seorang juru bicara Google India menjelaskan alasan perusahaannya mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Menurut pengakuannya, otoritas pajak telah membuat interpretasi yang berbeda dengan operasi bisnisnya sehingga menyebabkan sengketa.

"Kami telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena perintah otoritas pendapatan adalah representasi yang tidak akurat dari operasi bisnis kami di India,” katanya dikutip dari timesofindia.indiatimes.com, Kamis (10/2/2022).

Pada awalnya, Google hanya membayar retribusi pemerataan sebesar 2%. Namun, menurut otoritas pajak, Google seharusnya membayar pajak fees for technical services (FTS) atas penjualan layanan cloud-nya sebesar 10% di luar retribusi pemerataan.

Google membantah pendapat otoritas pajak yang mengklasifikasikan penjualan layanan cloud-nya di India sebagai FTS. Perbedaan argumentasi antara kedua pihak akhirnya mendorong Google untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Pihak Google Cloud India berpendapat bahwa tindakan otoritas pajak tidak sejalan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Mereka menjelaskan bahwa UU Restribusi Pemerataan diberlakukan untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan nonresiden yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di India. Dengan membayar retribusi pemerataan, perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk membayar FTS.

Setelah perdebatan yang cukup panjang, pengadilan tinggi akhirnya mengizinkan GCI untuk memotong pajak hanya 8% bukan 10% untuk pembayaran senilai INR11,06 miliar atau setara dengan Rp2,11 triliun kepada Google Asia-Pasifik. (sap)