KOLOMBIA

Buntut Demo Soal Pajak, Website Pemerintah Kolombia Diserang Hacker

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 27 Mei 2021 | 09:30 WIB
Buntut Demo Soal Pajak, Website Pemerintah Kolombia Diserang Hacker

Demonstran mengambil bagian dalam protes menentang reformasi pajak pemerintahan Presiden Ivan Duque di Bogota, Kolombia, Sabtu (1/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Luisa Gonzalez/WSJ/sa.

BOGOTA, DDTCNews – Kelompok peretas anonymous menyerang website resmi milik Pemerintah Kolombia dan membocorkan ribuan dokumen rahasia polisi, militer, dan pemerintah sebagai buntut dari aksi demonstrasi yang menolak proposal reformasi pajak.

Peretasan tersebut merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi penolakan proposal reformasi pajak yang meluas ke isu lain yaitu tingginya ketidaksetaraan dan kemiskinan. Protes juga melebar atas tindakan kekerasan pihak keamanan saat menangani demonstrasi.

“Anonymous menghapus situs Senat Kolombia, membocorkan e-mail legislator, dan membocorkan setidaknya satu database militer. Ini terjadi karena pelanggaran HAM terhadap pengunjuk rasa oleh Pemerintahan Duque,” cuit kelompok hacker tersebut dalam medsos, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Data yang bocor lainnya antara lain kata sandi Colombia's National Tax and Customs Directorate (DIAN), nama dan nomor telepon anggota polisi, serta alamat e-mail dan kata sandi koresponden personel militer. Laman resmi Senat juga diblokir sementara.

Pada 29 April 2021, kelompok hacker ini juga membocorkan file rahasia Kepolisian Nasional Kolombia dan menghapus website pemerintah. Anonymous mengaku serangan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kekerasan pada demonstran yang tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak.

“Tujuan utama kami adalah membawa kemajuan untuk masyarakat dan memastikan kebebasan berbicara, sehingga hak demonstrasi dan suara rakyat dapat dihormati,” tulis Etersec, salah satu akun twitter yang mengatasnamakan anonymous seperti dilansir globalvoices.org.

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Serangan anonymous ini muncul setelah adanya kekerasan dari aparat keamanan pada warga sipil. Anonymous melalui video yang diunggah di YouTube (4/5/2021) mengatakan reformasi pajak berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat kelas miskin dan menengah yang sudah semakin sulit karena pandemi.

Berdasarkan data kantor statistik nasional, masyarakat miskin di Kolombia mencapai 21 juta pada 2020, naik 7% dari 2019. Data tersebut lantas digunakan anonymous sebagai justifikasi untuk setiap serangan yang berbeda.

Demonstrasi sudah dimulai sejak 28 April 2021. Meski presiden Kolombia telah mencabut proposal pajak yang diajukan, demonstrasi terus berlanjut di beberapa kota di Kolombia. Bahkan, aksi protes ini telah menelan puluhan korban jiwa. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN