INSENTIF PAJAK

Bertemu Airlangga, Presiden PKS Minta 2 Insentif Ini Diterapkan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 02 Mei 2021 | 10:01 WIB
Bertemu Airlangga, Presiden PKS Minta 2 Insentif Ini Diterapkan

Presiden Partai Keadilan SejahteraI Ahmad Syaikhu, (ANTARA/HO-PKS)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengusulkan dua kebijakan insentif pajak saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjadi Menko Perekonomian.

Ahmad Syaikhu mengatakan masyarakat menengah ke bawah masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk insentif pajak diperlukan dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

"Maka PKS mengusulkan agar diberlakukan beberapa insentif bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat," katanya seperti dikutip Jumat (30/4/2021).

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Insentif pajak pertama yang diusulkan PKS kepada Airlangga adalah memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus roda dua alias sepeda motor. Kemudian usulan kedua adalah relaksasi PPh orang pribadi.

Menurutnya, insentif PPh orang pribadi diberikan dengan selektif. Dia mengusulkan insentif pajak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan kurang dari Rp8 juta per bulan.

"Insentif pajak ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah per bulan," terang alumnus STAN mantan auditor BPKP ini.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Ahmad Syaikhu menambahkan insentif pajak bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah akan berdampak pada kenaikan konsumsi.Saat konsumsi masyarakat mulai naik, kegiatan ekonomi akan bergairah yang pada gilirannya mendukung pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

"Insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena menarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menopang konsumsi masyarakat," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?