AMERIKA SERIKAT

Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi Hingga 35%

Muhamad Wildan | Minggu, 28 Maret 2021 | 10:01 WIB
Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi Hingga 35%

Senator Bernie Sanders dalam sebuah acara. Bernie bersama dengan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika Serikat mengusulkan beleid baru yang meningkatkan pajak korporasi hingga 35%.(Foto: Reuters/dw.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Senat AS Bernie Sanders dan beberapa senator Partai Demokrat lainnya mengusulkan beleid baru yang meningkatkan pajak korporasi hingga 35%.

Usulan kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Sanders ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tarif pajak korporasi yang diusung Presiden AS Joe Biden selama kampanye. Pada kampanye tahun lalu, Biden berjanji akan menaikkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28%.

"AS memiliki ketimpangan kekayaan dan penghasilan yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan ketimpangan di negara lain. Ketimpangan diperparah oleh pandemi dan sistem pajak yang memihak kepada orang kaya," tulis Biden dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/3/2021).

Baca Juga:
Lunasi Tunggakan PBB Bulan Ini, Ada Pemutihan Semua Jenis Pajak

Rancangan beleid yang diusung Sanders ini berjudul UU Pencegahan Pengelakan Pajak Korporasi atau Corporate Tax Dodging Prevention Act. Pada keterangan resminya, ekonomi di AS mampu bertumbuh pesat sepanjang tahun 1993 hingga 2017 ketika tarif pajak korporasi masih mencapai 35%.

Dengan demikian, tarif pajak korporasi perlu dikembalikan menjadi 35% setelah sebelumnya diturunkan pada masa pemerintahan Donald Trump menjadi 21%.

Selain peningkatan tarif pajak korporasi, beleid ini juga memuat ketentuan-ketentuan khusus yang mencegah korporasi memindahkan usahanya ke luar negeri guna meminimalisasi beban pajaknya.

Baca Juga:
12 Kontraktor Migas Dapat Peningkatan Keekonomian dari Insentif Pajak

Menurut Sanders rezim pajak yang berlaku saat ini membuat korporasi-korporasi AS bisa memanfaatkan celah hukum dan suaka pajak guna menekan tarif pajak efektif yang ditanggung korporasi hingga 0%.

"Rancangan beleid ini akan menggempur penghindaran pajak dengan mengharuskan perusahaan membayar pajak atas penghasilan luar negeri menggunakan tarif yang sama dengan yang dikenakan atas penghasilan domestik," tulis Sanders.

Usulan kenaikan tarif pajak korporasi oleh Sanders ini pun makin mempertegas perbedaan ideologis antaranggota Partai Demokrat di AS, yakni antara anggota Partai Demokrat yang amat progresif dan yang cenderung moderat.

Baca Juga:
Tagihan PBB Memberatkan, WP Bisa Ajukan Keberatan secara Online

Perlu diketahui, Sanders sudah sejak lama mengangkat isu ketimpangan penghasilan dan kekayaan. Tercatat, dia sudah mengangkat isu tersebut sejak dia menjadi bakal calon presiden dari Partai Demokrat pada pemilihan presiden tahun lalu.

Saat ini, Sanders kembali menjadi anggota Senat AS dan terpilih menjadi Ketua Senate Budget Committee. Jabatan tersebut kembali digunakan Sanders untuk menyuarakan janji-janji kampanyenya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 05 Agustus 2024 | 12:00 WIB KOTA SERANG

Lunasi Tunggakan PBB Bulan Ini, Ada Pemutihan Semua Jenis Pajak

Selasa, 30 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PONTIANAK

Tagihan PBB Memberatkan, WP Bisa Ajukan Keberatan secara Online

Selasa, 23 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja